Ramdhani, Rifmi (2015) Kesesuaian Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2012/Pa.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Kesesuaian Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomer 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi adanya perkawinan poliandri pada suatu perkara-perkara tertentu dalam praktek peradilan perdata maupun wilayah yang masih melakukan praktek perkawinan poliandri di Indonesia. Khususnya peradilan perdata ada suatu perkara atau kasus yang dalam putusannya hakim menyatakan termohon melakukan perkawinan poliandri. Praktek yang melakukan perkawinan poliandri, yaitu: 1. Putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri. Dalam putusan tersebut termohon yaitu yang mana sebagai istri dari pemohon melakukan perkawinan poliandri. Pemohon dan termohon sudah menikah sejak 2008 dan sudah dikaruniai satu orang anak yaitu berumur 6 bulan. Pada suatu saat ditahun 2012 ada yang mengaku suami sah istri pemohon sebelumya yang memberikan informasi kepada pihak petinggi Desa Jatisari. Setelah pemohon mengetahui informasi tersebut lalu pemohon melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama Situbondo untuk membatalkan perkawinan pemohon dan termohon. Dalam putusan tersebut yang dijadikan saksi oleh pemohon adalah orang tua pemohon, tetangga pemohon, dan kepala KUA arjasa. Dalam proses peradilan termohon tidak hadir dan dalam putusannya hakim menjadikan status termohon adalah melakukan perkawinan poliandri. Dari hasil putusan tersebut hakim menetapkan mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek, lalu hakim membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 agustus 2008. 2. Praktek lainnya yang melakukan praktek poliandri ada di Indonesia yaitu didaerah Patokpicis desa sumberejo kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang. Masyarakat desa Petokpicis awalnya mempunyai sosial agama yang kuat dan pada umumnya adalah para santri. Namun dengan beriringnya waktu masyarakat yang pada mulanya mempunyai sosial agama yang kuat lalu menjadi pudar. Salah satu faktor yang menyebabkan tersebut budaya yang masuk dan tuntutan ekonomi. Hal tersebut diperkuat dengan kecendrungan terakhir dalam bidang pekerjaan yang banyak dilakukan oleh generasi mudanya adalah menjadi tenaga kerja wanita. Bagi sebagian mereka, bekerja menjadi tenaga kerja wanita merupakan satu-satunya jalan untuk beranjak dari kemiskinan. Ironisnya, kondisi ini menimbulakan perilaku menyimpang dikalangan mereka, seperti memperbolehkan pasangannya melakukan poliandri. Berdasarkan latar belakang tersebut pula maka penulis merumuskan sebuah rumusan masalah, yaitu: Bagaimana dasar dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena poliandri sudah sesuai? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan kasus hukum (Case Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik penelusuran bahan hukum sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (Library Research) maupun studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait ataupun penelusuran melalui internet. Lalu teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik intrepretasi gramatikal dan intrepretasi logis dalam memaknai suatu aturan hukum yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan Undang-ndang dan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan putusan Pengadilan Agama Situbondo dengan perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit terkait dengan pembatalan perkawinan karena poliandri. Dalam penelitian hukum yuridis normatif biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja yaitu buku-buku kepustakaan, catatan perkuliahan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim membatalkan perkawinan pemohon dan termohon karena poliandri sudah sesuai. Jika dilihat pada dasarnya, wanita tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu yaitu pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 40 Kompilasi Hukum islam, dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal kedudukan anak, hakim memakai dasar pertimbangan hukum yang sesuai. Dimana dasar pertimbangan hakim mengacu pada pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada dasar pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa keputusan pengadilan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut atau orang tuanya. Pada dasar pertimbangan hakim dalam memakai pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan telah sesuai karena perkawinan pemohon dan termohon tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
English Abstract
In this paper the authors raised the issue Congruity Basic and Judges Considerations on Decision Number 1299/ Pdt.G / 2012 / PA.Sit About Cancellation of Marriage for Polyandry Reason. The choice of the theme background is from polyandry marriage on a case-specific matters in civil and judicial practice area that still do the polyandry marriage practices in Indonesia. Particularly the judicial practice there is a matter or cases that in the ruling, the judge declared the defendant polyandry marriage. Practice that polyandry marriage, namely: 1. Judgments Religion of Situbondo with case No. 1299 / Pdt.G / 2012 / PA.Sit that grant marriage annulment because of polyandry. In the decision which the defendant is as the wife of the polyandry marriage applicant. The applicant and the respondent has been married since 2008 and has been blessed with one child aged 6 months old. At one point in 2012 there was the legitimate wife of the applicants husband claimed earlier that provide information to the head of Jatisari village. After the applicant knows the information, the applicant appeal to the Judgements Religion of Situbondo to cancel the marriage of applicant and the respondent. In the decision taken as a witness by the applicant is the parent of the applicant, the applicants neighbors, and the head of KUA Arjasa. In the court proceedings, the defendant is not present and the judge made the ruling status of the respondent is polyandry marriage. From the results of the decision, the judge granted the request of the applicant to establish verstek, the judge canceled the marriage between the applicant and the defendant, held at the District Office of Religious Affairs Arjasa, Situbondo on 15 August 2008. 2. Another practice of polyandry marriage is exist in Indonesia, there is in the area of the Patokpicis, Sumberejo village, Poncokusumo, Malang districts. Petokpicis rural communities initially had strong religious social and generally are the students. But with the time moves forward people who initially had a strong religious and social, fade away. One of the factors that led to the incoming culture is economic demands. This is reinforced by the latest trends in the field of work is mostly done by the younger generation into the workforce is female one. For their part, worked into the female labor force is the only way to get out of poverty. Ironically, these conditions give rise to deviant behavior among them, such as allowing her partner to do polyandry marriage. Based on this background, the authors also gathered information and makes the problem formulation which is: How is the basic and the consideration of the judges on the decision No. 1299/Pdt.G/2012/PA.Sit that grant marriage annulment because polyandry already appropriate? Then the writing of this paper uses normative juridical method to approach legislation (Statue Approach), Approach legal case (Case Approach), approach the concept (Conceptual Approach). Even primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials were analyzed by using secondary law or tertiary searching techniques can be done through the study of literature (Library Research) and study the documentation of the legal materials contained in documentation centers and legal information or in libraries from relevant agencies or searching through the internet. Then the analytical techniques of legal materials that are used in this study is technical interpretation of grammatical and interpretation logical in defining a legal regulations that refer to a particular problem and associated with the act and opinion of legal experts as well as by the decision of the Religious Court of Situbondo with Case Number: 1299 / Pdt.G / 2012 / PA.Sit about the cancellation of the marriage because of polyandry. In a normative legal research it is usually use only from secondary data, that is only literature books, lecture notes, legislation, legal theories and opinions of the leading legal scholars so that it will find its conclusion. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the basic suitability and consideration of the judge to cancel the marriage of the applicant and the respondent as polyandry is appropriate. When it viewed on the basis, a women should not have more than one husband that article 3, paragraph 1 and Article 9 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Article 40 Compilation of Islamic Law, and Article 27 of the Code of Civil Law. In terms of the position of the judge child wears the appropriate basic legal considerations. Where the consideration of judges referring to article 28, paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 about marriage. At the judges rationale is clear that the court decision is not retroactive to the cancellation of the marriage of children born of the marriage or parents. On the basis of consideration of the judges in the use of article 22 of Law No. 1 of 19 974 on Marriage, it has been appropriate because marriage applicants and the defendant does not meet the requirements of marriage.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/307/ 051508963 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 15:31 |
| Last Modified: | 11 May 2022 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112341 |
Preview |
Text
RIFMI RAMDHANI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |