Panggalih, Restu Ageng (2015) Kajian Yuridis Tentang Larangan Penyebarluasan Produk Pornografi Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Uu No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan kajian yuridis tentang larangan penyebarluasan produk pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi, dimana didalam peraturan tersebut ada suatu kekosongan hukum terhadap suatu penyebarluasan produk pornografi secara tidak eksplisit sehingga bisa menjadikan suatu celah hukum bagi pembuat produk pornografi yang tidak eksplisit, dan terciptanya konsekuensi yang mana hal tersebut tentunya sama berbahayanya dengan produk pornografi yang secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah pasal 4 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengandung suatu permasalahan yakni suatu kekosongan hukum? (2) Apakah konsekuensi atas permasalahan kekosongan hukum yang terkait dengan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tersebut? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Perbandingan / comparative approach. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik metode yuridis kualitatif dengan mengaitkan pada asas-asas hukumdan berdasar pada teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 4 ayat 1 UUP tersebut mengandung suatu permasalahan hukum yakni kekosongan hukum, dimana apabila tidak diatur lebih lanjut dan spesifik dikhawatirkan kedepannya akan dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti lepasnya pembuat si pembuat produk pornografi yang secara tidak eksplisit tersebut, konsekuensi masif akan timbulnya gejolak masyarakat untuk mencari suatu produk pornografi eksplisit berdasarkan produk pornografi yang tidak eksplisit tersebut. Tentunya produk pornografi tersebut bahkan bisa lebih berbahaya dari narkoba, karena akan menyebabkan kerusakan otak dan menyebabkan kecanduan terhadap konsumen produk produk pornografi tersebut. Bahkan, hal tersebut dapat memancing seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan atas produk pornografi yang tidak eksplisit tersebut.
English Abstract
In this essay, the author raised the issue of judicial review of the ban on the dissemination of pornographic products under article 4, paragraph 1 of Law no. 44 of 2008 on pornography, where in the legislation there is a legal vacuum on a dissemination of pornographic products are not explicitly so that it can make a legal loophole for the maker of pornographic products are not explicit, and the creation of the consequences which it would be as dangerous as pornographyproductsexplicitly. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) Does Article 4, paragraph 1 of Law - Law of the Republic of Indonesia Number 44 Year 2008 on Pornography contains a problem that is a legal vacuum? (2) Are the consequences of a legal vacuum problems associated with article 4 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 44 Year 2008 on Pornography is? Then the writing of this paper uses normative juridical method to approach law (statute approach) and Approach Comparison / comparative approach. The primary legal materials, secondary, and tertiary authors obtained will be analyzed using qualitative techniques juridical methods by linking the general principles of law and based on legal theories related to the issues to be discussed. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that article 4, paragraph 1 of the UUP contains a legal issue that is a legal vacuum, which if not set more specific and feared the future will be able to cause a negative impact. Such as the loss of the maker of maker of pornographic products that are not explicitly mentioned, the consequences will be the emergence of massive upheaval of society to find a pornographic products explicitly based products such explicit pornography. Surely the pornographic products even more dangerous than drugs, because it will cause damage to the brain and cause an addiction to pornography consumer products. In fact, it can provoke a person to commit a crime on pornographic products which are not explicitly mentioned.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/301/ 051508957 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 15:22 |
| Last Modified: | 23 Nov 2021 02:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112335 |
Preview |
Text
115010107121016_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (188kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |