Jehanu, ValerianusBeatae (2015) Uji Publik Dalam Proses Pencalonan Anggota Dpr Dan Dprd Yang Demokratis Dan Terbuka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat berawal dari buruknya kualitas lembaga perwakilan rakyat yang dapat dilhat dari lemahnya kualitas politik legislasi, lemahnya pengawasan terhadap pemerintahan, tingginya angka korupsi, dan anggaran-anggaran negara yang tidak tepat guna. Sesuai esensinya, seharusnya para wakil rakyat lebih berpijak pada kehendak rakyat. Namun nyatanya, peran para wakil rakyat khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat ataupun daerah lebih banyak didominasi oleh partai politik tempat mereka berasal. Dominasi partai politik itu disebabkan dalam proses pencalonan, yang menentukan dan melaksanakan rekrutmen politik adalah partai politik. Sehingga, kualitas lembaga DPR atau DPRD yang buruk tidak dapat dilepaskan dari kualitas Sumber Daya Manusianya, sekaligus juga proses pencalonannya dalam pemilihan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 (dua) perumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Kelemahan Mekanisme Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD di Indonesia? (2) Upaya apa yang dapat dilakukan dalam merumuskan proses pencalonan anggota DPR dan DPRD yang demokratis dan terbuka? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan pendekatan sejarah melalui penelusuran atas proses pencalonan dari pemilu tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014 dan pendekatan perundang-undangan melalui masing-masing peraturan perundangan yang digunakans ebagai landasan hukum penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, dalam menjawab permasalahan kedua maka akan digunakan pendeketan konseptual terkait Uji Publik. Pada bab pembahasan penulis akan membahas proses dan syarat apa saja yang digunakan dalam setiap periodesasi penyelenggaraan pemilu. Nyatanya, proses pencalonan menunjukkan kelemahan yang diantaranya adalah dominasi oleh partai politik khususnya dalam hal rekrutmen calon, serta tidak efektifnya mekanisme tanggapan dan masukan masyarakat atas Daftar Calon Sementara dalam proses pencalonan. Untuk mengatasinya, maka melalui skripsi ini penulis mengusulkan agar ada sebuah mekanisme Uji Publik dalam proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun daerah. Proses Uji Publik ini diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memperkenalkan kualitas calon kepada pemilih.
English Abstract
In this thesis, the issues raised came from the poor quality of peoples representative institutions that can dilhat of weak political quality of legislation, weak supervision of the government, the high rate of corruption, and state budgets are not appropriate. In accordance essence, the deputies should be grounded in the will of the people. But in fact, the role of the representatives of the people, especially in the House of Representatives either at central level or more areas dominated by political parties where they came from. Due to the dominance of the political parties in the nomination process, which define and implement political recruitment is a political party. Thus, the quality of institutions DPR or DPRD poor can not be separated from the quality of Human Resources, as well as the nomination process in the general election. Based on this background, the authors formulate two (2) formulation of the problem, namely: (1) How weakness Member Nominations Process Mechanism DPR and DPRD in Indonesia? (2) Efforts to what can be done in formulating the nomination process for members of DPR and DPRD democratic and open? In writing this thesis, the author uses normative law research with the historical approach, the approach of legislation, comparative approaches and conceptual approaches. To answer the first problem, the authors use a historical approach through a search on the nomination process of the election in 1955 until the elections in 2014 and the approach of legislation through their respective laws and regulations that digunakans sa legal basis for the organization of elections. Meanwhile, in answering the second issue will be used conceptually related pendeketan Public Test. In the discussion chapter authors will discuss the process and conditions are to be used in any periodicity elections. In fact, the nomination process shows the weakness of which are dominated by the political parties, especially in terms of recruitment of candidates, as well as ineffective response mechanisms and public input on the Candidate List While in the nomination process. To overcome this, it is through this paper the author proposes that there is a mechanism Public Test in the nomination process members of the House of Representatives in both the central and local levels. Public Testing process is conducted by the Election Commission in order to introduce quality candidates to voters.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/290/ 051508937 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 08 Jan 2016 09:45 |
| Last Modified: | 08 Jan 2016 09:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112322 |
Actions (login required)
 |
View Item |