Rini, DianPuspita (2015) Kajian Normatif Mengenai Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik Bnn Dan Penyidik Polri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Kewenangan Penangkapan Oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika. Pilihan permasalahan tersebut dilator belakangi dengan adanya pelaksanaan kewenangan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana. Kewenangan untuk melaksanakan penangkapan yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri menjadi suatu konflik hukum dikarenakan adanya dasar hukum yang berbeda yang digunakan dalam penentuan batas waktu penangkapan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apaimplikasi yuridis terjadinya perbedaan pengaturan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika oleh BNN dan Polri? (2) Bagaimana reformulasi pengaturan kewenangan BNN dan Polri terkait batas waktu penangkapan pelaku tindak pidana narkotika? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan hukum yang akan datang (futuristik). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang dan Peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam bentuk hukum adat. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implikasi yuridis terjadinya perbedaan batas waktu penangkapan yang digunakan oleh Penyidik BNN dan Penyidik Polri ada 3 (tiga), yaitu: terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, dari implikasi yuridis timbulnya ketidakpastian hukum, adanya ketidak konsistennya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan 2 yang berlaku baik dari BNN ataupun Polri, adanya ketidaktegasan dari aparat penegak hukum untuk menentukan penggunaan dasar hukum sebagai aturan pelaksanaan dari suatu hukum, dan adanya ketidakjelasan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan bagi tersangka tindak pidana narkotika. Implikasi filosofis yang terjadi penggunaan dasar hukum KUHAP dalam penentuan batas waktu penagkapan yaitu 1x24 jam kurang menjamin keakuratan data. Implikasi sosiologis yang terjadi adalah sudut pandang lebih memperhatikan pada peran ilmu kedokteran forensic atau krminalistik dimana kedua bidang tersebut dapat membuktikan secara akurat. Reformulasi hukum yang penulis tawarkan adalah dengan mengubah atau meniadakan pasal-pasal yang bertentangan mengenai batas waktu penangkapan yang khusus digunakan dalam tindak pidana narkotika.
English Abstract
In this paper, the authors raised the issue Authorities Arrest By BNN Investigator and Investigator Police Narcotics Crime Against Suspect. Selection of these problems dilator backs with their exercise of authority arrest of criminal suspects. The authority to carry out arrests carried out by the Investigator and Investigator Police BNN into a legal conflict due to different legal basis used in determiningthe time limit arrests. Based on this, this paper raised the formulation of the problem: (1) the difference in the setting Apaimplikasi juridical arrest of criminal narcotics by BNN and the Police? (2) How reformulation BNN and police authority arrangements related deadline criminal narcotics arrest? Then the writing of this paper using normative juridical approach method approach to law (statute approach), comparison (comparative approach) and the forthcoming legal approach (futuristic). The primary legal materials in this study were positive law in Indonesia, which consists of written rules embodied of the Act and Regulations are not written are realized in the form of customary law. From the research results to the above method, the authors obtain answers to existing problems that the juridical implications of the differences in fishing time limit used by the Investigator and Investigator Police BNN there are 3 (three), namely: the differences in interpretation in the implementation, of the juridical implications of the emergence of legal uncertainty , the existence of the inconsistency of law enforcement agencies to enforce the law in accordance with the legislation in force either of BNN or the Police, the indecisiveness of law enforcement officers to determine the legal basis for the use as a rule the 4 implementation of a law, and the vagueness of the law enforcement agencies to provide justice for narcotic crime suspects. Philosophical implications that occur use in determining the legal basis of the Criminal Procedure Code penagkapan time limit is 1x24 hour less guarantee the accuracy of the data. Sociological implications that happens is the viewpoint of more attention to the role of forensic medicine or krminalistik where both these areas may prove to be inaccurate. Legal reformulation authors offer is to change or abolish provisions that contradict the deadline arrest specifically used in narcotic crime.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/289/ 051508945 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 07 Jan 2016 10:33 |
| Last Modified: | 07 Jan 2016 10:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112320 |
Actions (login required)
 |
View Item |