Pamungkas, AbdulRachmanPutra (2015) Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang ketidakharmonisan antar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013, perbedaan kedua putusan ini terletak pada dasar pertimbangan hakim yaitu terkait penyertaan modal negara dalam Badan Usaha Milik Negara yang satu dengan yang lainnya tidak harmonis atau tidak sejalan. Berdasarkan ketidakharmonisan tersebut, skripsi ini mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Terkait Penyertaan Modal Negara dalam BUMN Persero?, 2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahakamah Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Sesuai Dengan Hukum Positif tentang Penyertaan Modal Oleh Negara Dalam BUMN? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analitis (analytical approach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Penulis membagi sumber hukum dalam penelitian hukum menjadi tiga, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini diperoleh penulis melalui teknik penelusuran bahan hukum dengan mengunjungi berbagai tempat yang menyediakan bahan hukum tersebut. Metode penafsiran yang dipilih dan akan digunakan oleh penulis adalah penafsiran gramatikal dan penafsiran sitematik. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke BUMN Persero bukanlah milik negara lagi, melainkan telah menjadi milik badan hukum atau BUMN Persero itu sendiri sehingga kekayaan BUMN Persero terpisah dari kekayaan negara, maka keuangan negara khususnya kekayaan negara bukanlah kekayaan BUMN Persero. Bahwa kedua putusan in memiliki karakter atau sudut pandang yang berbeda putusan MK nomor 77/PUU-IX/2011 berkarakter karakter hukum perusahaan, sedangkan putusan MK nomor 62/PUU-IX/2013 berkarakter hukum keuangan negara.
English Abstract
In this paper the authors raised the issue of disharmony between the Constitutional Courts decision, the which the Constitutional Court Decision Number. 77/PUU-IX/2011 and Number 62/PUU-IX/2013, the second difference lies in the basis of this decision is related to the consideration of judges in the state capital participation State-Owned Enterprises are one with the other is not harmonious or inconsistent. Based on such disharmony, this thesis has two (2) formulation of the problem items, namely: 1. How Comparison Rationale The judge in the Constitutional Court Decision Number 77/ PUU-IX/2011 and Number 62/PUU-IX/2013 Related to the State Capital Investment In Body State Owned Enterprises Persero?, 2. Is Judge Basic Considerations in Decision Mahakamah Number 77/ PUU-IX/2011 and Number 62/PUU-IX/2013 In accordance with the Law on Equity Participation Positive By Country In BUMN? This type of research used in this research is normative. The authors use the approach law (Statute Approach), Analytical Approach (analytical approach), and Case Approach (case approach). The author divides the source of law in legal research into three items, namely: primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. This study Obtained by the author through search techniques of legal materials by visiting various places that provide the legal material. Methods of interpretation that have been and will be used by the authors is a grammatical interpretation and interpretation systematically. Results of the study Showed that that the wealth of the country the which has been separated into BUMN Persero not belong to the state anymore, but has Become a legal entity or BUMN Persero itself so that the wealth of BUMN Persero separate from the countrys wealth, the wealth of the country, especially the countrys financial wealth is not BUMN Persero. That second decision in having a character or a different angle Court decision number 77 / PUU-IX / 2011 Characterized the legal character of the company, while the decision of the Court number 62 / PUU-IX / 2013 Characterized the countrys financial laws.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/287/ 051508943 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Jan 2016 09:28 |
| Last Modified: | 14 Jan 2016 09:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112318 |
Actions (login required)
 |
View Item |