A, FachrunNurrisyaA (2015) Urgensi Sanksi Pidana Denda Bagi Korporasi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Pemulihan Lingkungan (Analisa Pasal 60 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Per. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUDNRI 1945. Namun maraknya tindak pidana pencemaran lingkungan menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembuangan limbah B3 oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 juncto Pasal 104 UUPPLH. Tindak pidana oleh korporasi seringkali berdampak besar bagi lingkungan maupun bagi masyarakat, oleh karena itu korporasi pelaku pembuangan limbah B3 perlu dijatuhi pemidanaan. Sanksi pidana sebagai satu-satunya pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi harus dimaksimalkan. Dari sinilah timbul urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan. Agar sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan dapat terlaksana maka harus dilakukan perbaikan regulasi hukum atau tindakan-tindakan lain yang dapat memaksimalkan sanksi pidana denda untuk peSudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUDNRI 1945. Namun maraknya tindak pidana pencemaran lingkungan menyebabkan kesehatan lingkungan terganggu. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembuangan limbah B3 oleh Korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 juncto Pasal 104 UUPPLH. Tindak pidana oleh korporasi seringkali berdampak besar bagi lingkungan maupun bagi masyarakat, oleh karena itu korporasi pelaku pembuangan limbah B3 perlu dijatuhi pemidanaan. Sanksi pidana sebagai satu-satunya pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi harus dimaksimalkan. Dari sinilah timbul urgensi sanksi pidana denda bagi korporasi pelaku pembuangan limbah B3 untuk pemulihan lingkungan. Agar sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan dapat terlaksana maka harus dilakukan perbaikan regulasi hukum atau tindakan-tindakan lain yang dapat memaksimalkan sanksi pidana denda untuk pemulihan lingkungan.mulihan lingkungan.
English Abstract
It is always a constitutional’s right to have a good and a healthy environment as it is clearly mandated in Article 28 H, Indonesian’s constitution, UUD NRI 1945. These days, there are so many criminal act about environmental pollution that caused disruption of the environment it self. One of the examples is 2 hazardous and toxic waste disposal (dumping) by corporation as it is regulated in Article 60 juncto Article 104 The Law number 32 year 2009 on Protection and Management of Environment. This criminal act by corporation sometimes give a big impact to environment and also the society, that is way the corporation which is the actors of hazardous waste disposal needs to be sentence. Fine as the only criminal sanction that can be sentenced to corporation, must be maximized. From this point of view, the urgency of criminal fine sanction for corporation which is the actors of hazardous waste disposal for environmental restoration arise. If we want to make fine sanction for environmental restoration happen, we must reevaluate the regulations or any other measures that can maximize the criminal fine sanction for environmental restoration.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/28/ 051502388 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 20 Mar 2015 10:32 |
| Last Modified: | 20 Mar 2015 10:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112310 |
Actions (login required)
 |
View Item |