Munzilia, Salma (2015) Perlindungan Hukum Terhadap Partisipan Pasca Diblokirnya Situs Manusia Membantu Manusia (Mmm) Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini menerangkan adanya kekaburan hukum mengenai perlindungan hukum tentang masyrakat yang mengikuti sebuah perkumpulan yang mengatas namakan untuk saling membantu. Perkumpulan tersebut disebut dengan nama mavrodian yang dijalankan dengan sebuah program Manusia Membantu Manusia (MMM). Pada dasarnya sebuah kegiatan yang berlandaskan saling membantu adalah kegiatan yang sukarela tanpa mencari keuntungan sedikitpun. Tetapi mereka menawarkan keuntungan, kegiatan yang mencari keuntungan adalah investasi. Namun mereka tetap menganggap bahwa kegiatan mereka adalah kegiatan saling membantu yang menguntungkan dan tidak melanggar hukum. Sistem perolehan keuntungan dari MMM adalah dengan cara membantu terlebih dahulu, kemudian mencari anggota baru lainnya untuk melakukan bantuan lagi. Adanya pemberitahuan secara pers untuk memblokir situs MMM yang mengakibatkan kerugian bagi partisipan, maka muncul permasalahan baru. Permasalahan tersebut mengenai perlindungan hukum bagi partisipan setelah diblokirnya situs tersebut. Berdasarkan hal diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah, Bagaimana perlindungan hukum terhadap partisipan pasca diblokirnya situs Manusia membantu manusia (MMM) di Indonesia? Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik untuk menganalisis penelitian ini yaitu dengan cara interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan diatas yaitu: (1). Berdasarkan hukum perjanjian, iv perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak MMM tidak memenuhi syarat sah perjanjian, yang mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Didukung dengan kesepakatan didalamnya mengandung unsure penipuan, sebab telah menjerumuskan pihak lain untuk bergabung padahal perbuatan tersebut telah dilarang. (2). Berdasarkan hukum perdagangan yang khusus menganalisis mengenai pertauran perdagangan bahwa pada pasal 9 UU Perdagangan telah melarang kegiatan yang menggunakan skema piramida. MMM yang menggunakan sistem skema piramida kemudian didukung dengan unsur penipuan pada kesepakatannya, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. (3). Berdasarkan hukum perbankan, kegiatan yang diperbolehkan untuk menggalang dana pada masyarakat adalah bank dan lembaga keuangan lainnya yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia. MMM tidak memiliki izin atas hal itu sehingga kegiatan tersebut telah melanggar hukum.
English Abstract
In this study writer raised the issue of the Perlindungan Hukum Terhadap Partisipan Pasca Doblokirnya Situs Manusia Membantu Manusia (MMM) di Indonesia. The choice of theme background by the vagueness of the law concerning the legal protection of the community that follows the name of an association to help each other. The association The questions surrounding the legal domicile, about business licenses, up on the high bid. The report makes the OJK to ask the Ministry of Communications and Information Technology (Kemkominfo) to block sites that respect of the MMM. MMM site usability for the participants is to regulate financial programs in and out. Money earned from receiving aid comes from new members that perform relief. Notice in the press to block sites MMM resulting in losses for the participants, it appears a new problem. Those problems regarding legal protection for participants after the site was blocked. Based on the above, this study raised the formulation of the problem, how the legal protection of human participants post blocked sites help humans (MMM) in Indonesia? To analyze this research, the writer used juridical normative approach using legislation (statute approach). Techniques to analyze this research is by way of grammatical interpretation. From the results of research using the above method, the authors obtained the answers to the above problems, namely: (1). Based on the law of treaties, agreements made between the parties MMM ineligible unlawful agreements, which resulted in the agreement is invalid and unenforceable. Supported by the vi agreement it contains elements of fraud, because the other party has plunged to join when the deed has been banned. (2). Based on specific trade law to analyze the trade pertauran that in article 9 of the Law of Commerce has banned activities using a pyramid scheme. MMM pyramid scheme that uses the system further supported by elements of fraud in the agreement, then such actions can be subject to criminal sanctions. (3). Under the banking laws, the activities that are allowed to raise funds in the community are banks and other financial institutions to get permission from Bank Indonesia. MMM does not have permissions on it so that these activities have violated the law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/270/ 051508926 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 14 Jan 2016 15:52 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 02:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112300 |
Preview |
Text
115010113111001_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (606kB) | Preview |
Preview |
Text
115010113111001_BAB 1.pdf Download (631kB) | Preview |
Preview |
Text
115010113111001_BAB 2.pdf Download (779kB) | Preview |
Preview |
Text
115010113111001_BAB 3.pdf Download (672kB) | Preview |
Preview |
Text
115010113111001_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010113111001_BAB 5.pdf Download (448kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |