Wahyudi, Adi Mufti (2015) Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Iiik/Pid.Sus/2012 Berdasarkan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 76 Dan 79 Huruf C Undang Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yang Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-V/2007. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor IIIK/Pid.Sus/2012 Berdasarkan Ketentuan Pidana Dalam Pasal 76 Dan 79 Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Yang Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-V/2007. Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini adalah kekuatan hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 111K/Pid.Sus/2012 yang dasar hukumnya telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 4/Puu-V/2007 dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial, apabila pasal yang didakwakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan hasil analisa tersebut, penulis berpendapat bahwa, putusan Mahkamah Agung tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, di karenakan dasar hukum yang di gunakan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/Puu-V/2007 dan Tindakan jaksa yang apabila melakukan eksekusi atas dasar putusan batal demi hukum khususnya dalam perkara kasasi Nomor No.1110 K/Pid.Sus/2012 akan menjadi pelanggaran secara konstitusional pada Pasal 1 ayat 3 Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu sikap memaksakan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum juga melanggar Pasal 8 ayat 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kesimpulan dari Skripsi ini dari putusan Mahkamah Agung yang dasar hukumnya sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka putusan Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sehingga penulis berpendapat bahwa sifat eksekutorial dari putusan pengadilan terhadap terdakwa tidak bisa di lakukan eksekusi. Saran dari penulis adalah adapun upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan tersebut yaitu, peninjauan kembali terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat 1-2 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
English Abstract
In writing this Thesis, the author raised the issue about the Power Law Of The Supreme Court Decision No. IIIK / Pid.Sus / 2012 According to the Criminal provisions in Article 76 and 79 The letter C Law of the Republic of Indonesia Number. 29 Year 2004 on Medical Practice Yang held invalid by the Constitutional Court Decision No. 4 / PUU-V / 2007. Issues raised in this thesis is the legal force of the Decision of the Supreme Court Number. 111K / Pid.Sus / 2012, which is the legal basis has been declared invalid by the decision of the Constitutional Court Number. 4 / PUU-V / 2007 and the legal consequences of the Supreme Court ruling that is eksekutorial, if the article indicted canceled by the Constitutional Court Based on this analysis, the authors found, the decision of the Supreme Court has no binding legal force, in because the legal basis in the use of judges in deciding the case has been declared does not have binding legal force by the decision of the Constitutional Court Number 4 / PUU-V / 2007 and action attorneys when executed on the basis of the decision null and void, especially in the case of appeal No. No.1110 K / Pid.Sus / 2012 will be a constitutional violation of Article 1 paragraph 3 of Article 28D paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. In addition, the execution of the decision imposing attitude that void also violated Article 8, paragraph 4 of Law of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2004 concerning the Attorney. So as stipulated in Article 270 Code of Criminal Law (Criminal Code). The conclusion of this thesis from the Supreme Court ruling that the legal basis has been declared not have binding legal force based decision The Constitutional Court, the Supreme Courts decision does not have binding legal force. so the authors found eksekutorial nature of court rulings against the defendant can not be done execution. As for the suggestion of the authors is an extraordinary legal remedy that can be done by the defendant against the verdict that is, a review of the decision has binding legal effect, as stipulated in Article 263 paragraph 1-2 the letter C the Code of Criminal Procedure (Criminal Code).
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/263/ 051508919 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 10:17 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 02:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112292 |
Preview |
Text
115010107111007_BAB 2.pdf Download (744kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111007_BAB 5.pdf Download (445kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111007_BAB 3.pdf Download (663kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111007_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (632kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111007_BAB 1.pdf Download (652kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111007_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |