Arfian, Ilham (2015) Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yaitu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang pada peraturannya yang kurang jelas mengatur, hal tersebut disebabkan karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kurang jelas mengatur tentang jaksa penuntut manakah yang berhak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, apakah jaksa penuntut umum dari kejaksaan ataukah jaksa penuntut umum yang berasal dari komisi pemberantasan korupsi. Dan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan dari tindak pidana asalnya adalah korupsi maka dapat diadili di pengadilan tipikor di daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah dasar hukum Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantas Korupsi melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang jika ditinjau dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang? (2) Dasar pertimbangan apakah yang membuat hakim Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi terdakwa? Kemudian penulis dalam karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk menelaah permasalahan yang didasari pada asas-asas dan peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan sosiologis adalah pengkajian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari peran serta pihak-pihak di dalam Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga data yang diperoleh dinilai berdasarkan factor-faktor sosiologis yang mempengaruhi Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK berhak melakukan penuntutan terkait dengan tindak pidana korupsi dan berdasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang TPPU yang menyatakan bahwa penggabungan penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal yaitu KPK. Dan berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka penuntutan juga bisa dilakukan oleh KPK perihal dengan asas ix tersebut. Serta pada pertimbangan dari hakim Tindak Pidana Korupsi yang menolak eksepsi terdakwa didasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor berhak mengadili tindak pidana korupsi serta eksepsi yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa termasuk dalam lingkup pokok perkara dan harus dibuktikan pada proses pembuktian di pengadilan dan juga terkait dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang dikesampingkan.
English Abstract
In this thesis, writer raised the issue is the Authority of The Corruption Eradication Commission in conducting the prosecution of crimes of money laundering in The Law less clear, it because of The Act No.8 Years 2010 on the prevention and the eradication of the criminal acts money laundering less definitely set about of public prosecutors which do have the right to conduct a prosecution of the criminal acts money laundering, whether prosecutors from public prosecution or prosecutors from the Corruption Eradication Commission. Based on The Act No.46 Years 2009 about Corruption Crimes Court, criminal acts of money laundering which based from predicate crimes is corruption that can be trial in Corruption Crimes Court in that region. Based on the issue, this thesis raised some problem: (1) what is the legal basis of prosecutors from corruption eradication commission do the prosecution of crimes of money laundering if in terms of the act of the corruption eradication commission and of the laws of the commission of a crime of money laundering? (2) What is the basic considerations that makes the judge of Corruption Crimes refuse the exception from the defendants? Then writer in this thesis using empirical judicial method with sociological approach. Sociological approach is an approaching method to review the problem which based on terms and regulations applicable laws. Sociological approach is a study of the problems in this research which not separated from the participation parties in a Corruption Crime or even Crime of Money Laundering, so that the data obtained is valued on a sociological factors that affects. From the result of the research with that method, writer receive the answer from the issue which based on Article 6 Act of Corruption Eradication Commission stated that the Corruption Eradication Commission have a right to conducting the prosecution related on Corruption Crime and based on Article 75 Act of Crime of Money Laundering which said that the merger investigation may be conducted by investigators from the predicate crime which is Corruption Eradication Commission. And based on the court terms that said simple, fast and cheap, so the prosecution may be conducting by Corruption Eradication Commission by that court terms. And based on consideration from the judges from Corruption Crime which refuses the defendant exceptions based on Article 2 Act Corruption Crimes Court which said that Corruption Crimes Court has the right to trial the Corruption xi Crime and the exception which applied by lawyer of the defendant are included in basic scope of cases and to be proved in process court and also related on the prosecution that conducted by prosecutors from Corruption Eradication Commission must be put aside.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/253/ 051508908 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 31 Dec 2015 14:59 |
| Last Modified: | 31 Dec 2015 14:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112281 |
Actions (login required)
 |
View Item |