Hilmi, Noka Kholidal (2015) Pelaksanaan Pasal 6 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait Pembaharuan Kartu Keluarga. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dengan jumlah penduduk mencapai 863,900 jiwa pada tahun 2013 di Kabupaten Ponorogo dan sejak diberlakukannya penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah terjadi model pemerintahan dari semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Mengharuskan setiap pemerintahan daerah untuk melakukan tugas terutama dalam pendaftaran dan pencatatan sipil khususnya mengenai Kartu Keluarga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana terjadi perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011. Kepemilikan dokumen tersebut menjadi sangat penting bagi setiap orang. Dengan adanya pasal 7 mengharuskan instansi melakukan pencatatan serta pendataan terhadap penduduk di Kabupaten Ponorogo. Namun, faktanya masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan terutama dokumen terkait Kartu Keluarga. Hal ini berdasarkan jumlah kartu keluarga di salah satu desa di Ponorogo yakni Desa Siwalan Kecamatan Mlarak. Dengan jumlah penduduk, 2,542, sedangkan jumlah Kartu Keluarga yang tercetak hanya 1,257, selain itu Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo dengan jumlah penduduk 4,637, sedangkan jumlah Kartu Keluarga yang ada 2,308 dan Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman dengan jumlah penduduk 4,418, sedangkan Kartu Keluarga yang tercetak 2,237. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan antara penerapan yang telah diatur sesuai normatif dengan implementasi sosial di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga? 2. Hambatan pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga. ix 3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pasal 6 huruf (d) dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait Pembaharuan Kartu Keluarga. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan dalam hal Pembaharuan Kartu Keluarga di Kabupaten Ponorogo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo memiliki kewenangan melaksanakan program Pembaharuan Kartu Keluarga. Dengan adanya pendelegasian wewenang Pembaharuan Kartu Keluarga menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah adanya penambahan Sumber Daya Manusia, Hambatan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan pasal 6 huruf d yaitu Kurangnya kesadaran dari masyarakat atau Apatis, Tingkat pendidikan yang belum optimal, Kurangnya pegawai kependudukan dan pencatatan sipil untuk progam sosialisasi, Upaya dalam mengatasi masalah sosialisasi adalah: Mendatangi langsung kepada masyarakat atau warga Kabupaten Ponorogo, Mengadakan pelatihan kepada perangkat desa tentang identitas kartu keluarga, Mengadakan sosialisasi langsung kepada warga desa atau kelurahan setempat yang dilakukan oleh pihak dinas, mengoptimalkan pencarian data warga setempat yang berada wilayah yang sulit dijangkau
English Abstract
Due to the implementation of Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 about the change of government system from centralization to decentralization, Ponorogo should do the registration especially about the family register of their citizen with 863.900 populations in 2013. Based on the Regional Government Regulation number 5 in 2009 renewed with Regional Government Regulation number 10 in 2011, that family document ownership is so important for everyone. In section 7 requires the institution to do the recording and collecting of Ponorogo citizen. But in fact there are many people who do not have those document yet especially Family Register (Family Card). In Siwalan Village, Mlarak Sub district total population is 2.542 but the family card printed is 1.257 pieces, where as in Nologaten Ponorogo Sub district the total population is 4.637 and the family card is only 2.308 pieces. Same case happen in Mangunsuman of Siman Sub district with the total population 4.418 and the card is 2.237. Those facts show that the implementation is not relevant with the rule. Based on that background we can find some problems in this research such as: 1. How is the implementation of Section 6 point (d) Regional Government Regulation Number 10 year 2011 about the holding civil administration related to Family Register Renewal? 2. What are the obstacles in the implementation of Section 6 point (d) Regional Government Regulation Number 10 year 2011 about the holding civil administration related to Family Register Renewal? 3. What are the efforts to solve the obstacles in the implementation of Section 6 point (d) Regional Government Regulation Number 10 year 2011 about the holding civil administration related to Family Register Renewal? Based on the research, the writer concludes that Family Register Renewal is the authority of The Population and Civil Registration Agency of Ponorogo. Further, they need more human resources to do the program. Besides, there are some difficulties in implementing Section 6 Point d such as: The lack of society’s xi awareness or apathetic, the low education level, less of human resources to collect and record the data also to do socialization. Some efforts to solve those problems are: Come directly to Ponorogo citizen, give training to village officers, give socialization to the people in village done by government institution, and optimize the data collecting program in the remote area
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/235/ 051508890 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 31 Dec 2015 14:41 |
| Last Modified: | 28 Apr 2022 00:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112261 |
Preview |
Text
115010107111107_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (429kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111107_BAB 1.pdf Download (465kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111107_BAB 5.pdf Download (346kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111107_BAB 4.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111107_BAB 3.pdf Download (396kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111107_BAB 2.pdf Download (624kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |