Putri, NindiasandaFrengki (2015) Keabsahanperkawinan Yang Tidak Dicatatkan Setelah Ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan yang tidak diatur secara jelas pada Undang-undang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keabsahan Perkawian Yang Tidak Dicatatkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? (2) Apa akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan ? Penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang- undangan, pendekatan konsep serta dengan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan baik pada Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah sah secara hukum agama, karena dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan, tetapi pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan aturan perundang-undangan, dan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum sama halnya dengan perkawinan yang dicatatkan pada umumnya terhadap status kedudukan istri maupun suami, kedudukan anak, dan harta bersama (Gono-Gini) dalam perkawinan tersebut.
English Abstract
This research discusses the problem in the legality of unregistered marriage after Constitutional Court Verdict number 46/PUU-VIII/2010. The choice of theme was based on the legalabout unregistered marriage which is not clearly regulated in Marital Act. Based on the things mentioned above, the problems of this research are: (1) How is the legality of an unregistered marriage after Constitutional Court verdict number 46/PUU-VIII/2010? (2) What are the legal consequences from unregistered marriage? In this research, the writer uses normative observation with statute approach, conceptual approach and case approach. There are some legal materials used in this research,, such as primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The result of this research shows that the legality of unregistered marriageboth in the Office of Religious Affairs and Civil Registry Office after Constitutional Court verdict number 46/PUU-VIII/2010 is legal in religious law, because this vedrict mentioned thatthe legality of a marriage is not determined by registration, it is stated that marriage registration is an administrative mandatory procedure by regulation, and unregistered marriage has the same legal consequences towards the status of husband, wife, children and communal property as the registered one.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/230/ 051508885 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 11:38 |
| Last Modified: | 13 Jan 2016 11:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112256 |
Actions (login required)
 |
View Item |