Widodo, Agung (2015) Permohonan Izin Perkawinan Beda Agama ( Studi Dalam Prespektif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dan Penetapan Pengadilan Neger. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana terkait persoalan perkawinan beda agama apabila dikaji berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit terkait persoalan perkawinan beda agama, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan dalam Pasal 35 huruf (a) bahwa Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan antar umat berbeda agama. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan sahnya suatu perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga hal ini memberikan adanya suatu kekosongan hukum dan ketidaksinkronan terkait persoalan perkawinan beda agama dimana dalam Undang-Undang Perkawinan seakan menutup kemungkinan adanya perkawinan beda agama sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan seakan membuka kemungkinan adanya perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan penelitian Statute Approach dan Case Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan permohonan ijin perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2013/PN.MGL dianggap melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 dan syarat pelaksanaan perkawinan beda agama dalam penetapan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan penetapan tersebut dianggap tidak melanggar dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan beda agama dalam penetapan tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (a). Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa permohonan perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 04/Pdt.P/2012/PN.MGL melanggar ketentuan dan syarat-syarat dalam penetapan tersebut tidak sesuai dengan kententuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sedangan berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan penetapan pengadilan tersebut tidak melanggar dan syarat-syarat dalam penetapan pengadilan tersebut telah sesuai.
English Abstract
This thesis examine about the problems occured in Interfaith marriage if these problems analyzed according to Marriage Constitution and Citizen Administration Constitution. In Marriage Constitution did not explicit rules about Interfaith Marriage, in other hand the Citizenship Administration Constitution there’s an explanation in article 35 a that the Marriage assigned by state court is inter religious marriage. Accordance to article 2 chapter 1 Marriage Constitution stated that the Marriage is legitimate when implemented according to each religion and belief. The problem that occured is that there is legal vacuum and not sycronous according to Interfaith Marriage problem when the Marriage Constitution if it is possible Interfaith Marriage while in Citizenship Administration seemed to open possibilities of Interfaith Marriage. This Thesis using Juridis Normative Research, using Statute Approach and Case Approach. The result of this thesis indicate that based on Marriage Constitution, the interfaith Marriage permit application in State Court determination number: 04/pdt.p/2013/PN.MGL violated rules according to Article 2 Chapter 1 and the terms of execution interfaith Marriage. While based on Citizenship Administration considered not violate the terms and conditions of the implementation of interfaith marriage because it is accordance to Article 35a The conclusion of this research indicate that the interfaith marriage permit application accordance to State Court Determination: 04/pdt.P/2012/PN.MGL violated the terms according to Article 2 Chapter 1 Marriage Constitution. While based on Article 35a Citizenship Administration Constitution that the state court did not violate the terms of Marriage Constitution
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/209/ 051508864 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 04 Jan 2016 14:11 |
| Last Modified: | 07 Dec 2021 02:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112232 |
Preview |
Text
115010107111165_BAB 3.pdf Download (100kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111165_BAB 4.pdf Download (373kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111165_BAB 1.pdf Download (156kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111165_COVER + DAFTAR ISI.pdf Download (242kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111165_BAB 5.pdf Download (192kB) | Preview |
Preview |
Text
115010107111165_BAB 2.pdf Download (274kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |