Pratama, Danu Bagus (2015) Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di BUMN. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh upaya penegakan hukum pidana dan penerapan prinsip Business Judgment Rule dan prinsip Fiduciary Duty dalam korupsi BUMN. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir kriminalisasi atas resiko bisnis yang ditanggung sebuah BUMN sebagai tindak pidana korupsi. Dibahas juga tentang pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas dalam tindak pidana korupsi di BUMN. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana Direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi di BUMN? (2) Kapan prinsip Business Judgment Rule dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi di BUMN? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis definisi konseptual adalah istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi yang merujuk pada Black’s Law Dictionary, peraturan Perundang-undangan, dan pendapat ahli yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu kerugian pada BUMN harus benar-benar diperiksa secara jeli dan teliti, mana yang merupakan murni resiko bisnis dan mana yang merupakan kerugian yang menyangkut keuangan negara sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur oleh Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Apabila sudah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan namun tetap terjadi kerugian keuangan negara maka tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, karena kerugian tersebut murni resiko bisnis yang sudah diperhitungkan RUPS setiap tahunnya.
English Abstract
On this thesis, the author of the state board of directors raised the problem of criminal accountability shaped limited liability company in crimes of corruption in State-Owned Enterprises. The choice of theme like the buildings by an enforcement of criminal law and application of the principle of business judgment rule and the principle of corruption in State-Owned Enterprises a fiduciary duty. It is used to minimize the risk of business for criminal acts which are borne as a state-owned enterprise corruption. Participants also discussed the state board of directors of criminal accountability shaped limited liability company in crimes of corruption in State-Owned Enterprises. Based on the foregoing, a piece of writing this raised synthesis problem: ( 1 ) How criminal accountability board of directors State-Owned Enterprises in a criminal offense corruption in State-Owned Enterprises? ( 2 ) When the principle of business judgment rule be able to apply the in the commission of a criminal corruption in State-Owned Enterprises ? Then the writing of the work of writing is using a method of juridical normative with the method approach to legislation (statute approach). Legal material consisting of a legal primary and secondary legal material obtained writer will be analyzed using a technique of a conceptual definition analysis is a term used in the preparation of a thesis that refers to Black’s Law Dictionary, the legislation, and expert opinions associated with the writing of this thesis. From the research with the methods above, writer elicit a response on the matter which is, losses to State-Owned Enterprises really does have to be examined in an observant manner and conscientious, which that is pure business risks and which ones constituting a disadvantage that which concerns national fiscal so that it can be categorized as of criminal acts of corruption as set forth by statute No. 31/1999 in conjunction to article The act of no. 20/2001 on corruption. If they meet the procedure as regulated in the legislations but remains occur a financial loss the state will not get the was said to be of criminal acts of corruption, because the loss was pure business risks that had been taken into account the RUPS every year
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/146/051504190 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Jul 2015 10:17 |
| Last Modified: | 27 Apr 2022 00:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112162 |
Preview |
Text
Danu_Bagus_Pratama_(115010107121030).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |