Angkianata, Yongky Putut (2015) Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. Pilihan Tema Tersebut Dilatar Belakangi Bahwa Keberadaan Desa Telah Ada Sejak Zaman Dahulu Kala Jauh Sebelum Kolonial Belanda Datang Dan Negara Indonesia Merdeka. Keberadaan Desa Sebagai Suatu Bentuk Organisasi Pemerintahan Yang Memiliki Otonomi Asli Untuk Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Otonomi Asli Tersebut, Diperoleh Masyarakat Desa Berdasarkan Hukum Adat. Selanjutnya, Pengaturan Yang Berkaitan Dengan Desa Mengalami Perubahan Yang Disesuaikan Dengan Globalisasi Dan Kemajuan Jaman. Dalam Perubahan Pengaturan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Desa Harus Mencerminkan Sistem Otonomi Desa Yang Asli Dan Utuh Sebagaimana Amanat Dari Pasal 18 B Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Penyelenggaraan Desa Pada Saat Ini Banyak Mengalami Perubahan Karena Munculnya Campur Tangan Dari Pemerintah Yang Lebih Tinggi. Berdasarkan Hal Tersebut Diatas, Karya Tulis Ini Mengangkat Dua Rumusan Masalah : (1) Mengapa Terjadi Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia? (2) Bagimana Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia? Kemudian Peneliti Dalam Karya Tulis Ini Menggunakan Metode Yuridis Normatif Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) Dan Pendekatan Historis (Historical Approach). Bahan Hukum Primer, Sekuder Dan Tersier Yang Diperoleh Penulis Akan Dianalisa Dengan Menggunakan Teknik Analisis Bahan Hukum Yang Dilakukan Dengan Cara Menganalisa Isi Atau Kandungan Dari Peraturan Perungdang-Undangan Yang Ada Terkait Pengaturan Tentang Desa, Kemudian Menguraikan Dalam Bentuk Paragraf-Paragraf Dan Dihubungkan Dengan Bahan-Bahan Hukum Yang Ada, Sehingga Mampu Menjawab Permasalahan Yang Peneliti Angkat. Bahan Hukum Tersebut Ditulis Dan Dianalisis Secara Deduktif Maupun Induktif Untuk Melihat Konsistensi Peraturan Perundang-Undangan Atau Regulasi Yang Terkait Dengan Kewenagan Pemerintahan Desa Dari Hasil Penelitian Dengan Metode Diatas, Penulis Memperoleh Jawaban Bahwa Alasan-Alasan Terjadinya Perubahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Desa Dikarenakan Terdapat Kondisi Nasional Dan Situasi Politik Yang Berbeda-Beda Pada Saat Masing-Masing Masa Pemerintahan. Selain Itu, Terdapat Keinginan Dari Pemerintah Untuk Menata Kembali Terkait Dengan Pemerintah Desa Yang Disesuaikan Dengan Kondisi Dan Perkembangan Jaman, Sehingga Mengakibatkan Adanya Perubahan Dalam Pengaturan Desa Dari Masa Ke Masa. Perubahan Peraturan Terkait Dengan Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Desa, Terus Mengalami Perubahan Setiap Peraturan-Perundangan Undangan Baru Yang Berkaitan Dengan Desa. Dari Perubahan Tersebut Tidak Sepenuhnya Pemerintah Pusat Menjadikan Keberadaan Desa Sebagai Desa Yang Mandiri Dengan Otonomi Aslinya. Setiap Perubahan Menunjukan Bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa Selalu Di Ikuti Campur Tangan Dari Pemerintah Pusat.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2015/137/051503843 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 14 Jul 2015 09:27 |
Last Modified: | 26 Apr 2022 06:30 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112152 |
Preview |
Text
COVER_+_DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI-YONGKY_PUTUT_A_(115010107113036).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |