Siahaan, KartikaIndah (2015) Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Akibat Dikeluarkannya Sertipikat Ganda Yang Mengandung Cacat Hukum Administrasi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat studi kasus tentang tanggung jawab kantor pertanahan akibat dikeluarkannya sertipikat ganda yang mengandung cacat hukum administrasi di Kabupaten Sidoarjo. Ditegaskan dalam Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang ditindaklanjuti Pasal 3 huruf (a) PP 24/97 tentang pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam prakteknya, dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menimbulkan cacat hukum, sehingga dalam prosesnya terjadi sengketa/konflik antar masyarakat dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut.Persoalan tentang sengketa atas tanah penyelesaiannya dapat ditempuh melalui kantor pertanahan meliputi penyelesaian secara mediasi (musyawarah).Apabila penyelesaian tersebut tidak tercapai maka penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan studi dokumen-dokumen hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, apa yang dinyatakan responden secara lisan maupun tertulis dan adanya perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan, terjadinya sertipikat ganda merupakan akibat kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian atas suatu kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan, iktikad tidak baik dari pemohon yang dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan batas-batas yang kurang benar. Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa sertipikat ganda, maka para pihak menggugat ke pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa keabsahan sertipikat masing-masing serta sanksi administratif berupa pemecatan petugas yang lalai, sanksi perdata berupa ganti rugi dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata mengganti rugi kerugian para pihak, sanksi pidana berupa pemecatan petugas sebagai efek jera.
English Abstract
This research is a case study on the responsibilities of the office due to the issuance of certificates of land double flawed administrative law in Sidoarjo. Affirmed in Article 19 of the UUPA Number 5 of 1960, which followed the letter of Article 3 (a) PP 24/97 on land registration which aims to achieve legal certainty and legal protection. In practice, found the existence of abuse of authority against the issuance of certificates of land rights that give rise to legal defects, so that the process occurs disputes / conflicts between communities in terms of determining who is entitled to object to the land. The question of the settlement of land disputes can be reached through the land office include mediation settlement (deliberation). If settlement is not reached then the solution through the courts by filing a lawsuit. This research uses empirical research with a sociological approach. Collecting data using primary and secondary legal materials collected through observations, interviews, and study of legal documents. Techniques of data analysis done qualitatively, what respondents expressed orally or in writing and their actual behavior are researched and studied as a part of the whole. Based on the research results, the obtained several conclusions, the dual certificate is due to the negligence of officers in the process of granting and registration of land rights due to lack of supervision and control of a land policy that has been issued, no good faith of the applicant who intentionally or unintentionally shows the boundary which limits less true. As a follow-up double certificates of dispute resolution, the parties sued to the administrative court to examine the validity of each certificate as well as administrative sanctions such as dismissal negligent officers, civil penalties in the form of compensation under Section 1365 and 1366 of the Civil Code compensate the loss of the parties, criminal sanctions in the form of dismissal officers as a deterrent effect.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/124/ 051503570 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 29 May 2015 15:59 |
| Last Modified: | 29 May 2015 15:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112139 |
Actions (login required)
 |
View Item |