Sari, NiKetutNovita (2014) Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung Iii Majelis Utama Desa Pakraman (Mudp) Terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris (Studi Di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Ka. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalah terkait masalah yang terjadi mengenai pelaksanaan keputusan pesamuhan agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali sebagai Ahli Waris, Tema ini diangkat dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman, masih belum seluruh masyarakat Bali mengetahui Keputusan ini. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris? (2) Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan tentangPelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris dilihat baik dari segi substansi, struktur, maupun kultur masih jauh dari kata efektif pelaksanaannya itu disebabkan adanya faktor-faktor penghambat yaitu hambatan yang terkait dengan substansi ialah keputusan ini masih bersifat pasif dan kurang aplikatif. Hambatan yang terkait dengan struktur ialah dikarenakan masih terjadi kekurangan dana untuk mensosialisasikan hasil dari Keputusan, dan masih ada pro dan kontra antara anggota yang tergabung dalam Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum dimanadikarenakan masyarakat masih tetap kukuh menggunakan awig-awig yang ada sejak dulu sebagai pedoman berprilaku dalam masyarakat. Masih menggunakan kuna dresta. Walaupun Keputusan ini sudah disosialisasikan, namun tidak semua masyarakat yang mengetahui, dan masih tetap dengan awig-awig atau tetap menggunakan peswara tahun 1900. Selain faktor penghambat terdapat juga upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman.
English Abstract
In this thesis, the researcher examines the implications of the implementation of the Assembly General decision III Main Pakraman (MUDP) related to the position of Hindu’s women in Bali as the inheritance. This topic is essential since the practical of the Assembly General decision III Main Pakraman, This is shown by the fact that only a minority of Balinese aware of this. Moreover, this thesis has two research questions, (1) How the implementation concerning MUDP’s decision related to the position of Hindu’s women in Bali as the inheritance? (2) What is the obstacles and the effort in the implementation of MUDP III’s decision related to the position of Hindu’s women in Bali as the inheritance? This thesis is empirical legal research, which used juridicial sociological approach. From the research with a method of above, the author of get answers to problems of the supreme court of the implementation of the Assembly General decision III Main Pakraman (MUDP) related to the position of Hindu’s women in Bali as the inheritance, as an heir seen both in terms of substance, structure, culture and is still far from its implementation of the MUDP III’s decision is less effective, because the barrier factors that is obstacles associated with the substance of this decision still passive and not applicable. The structure obstacles is because they still there are scarce funds to socialize the result of the decision And there are some pro and contra between the members of which joined in the MUDP Bali. And the obstacles that related to legal culture, because the society still strongly believe the awig-awig regulation that has been exist since a long time ago as a model in the society and society still use Kuna dresta. Although this decision has been socialized, but not all society know, and still use awig-awig or keep using peswara 1900. Beside the barrier factor there are also efforts to overcome the obstacles in the assembly General decision III Main Pakraman (MUDP).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/103/ 051503239 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 May 2015 12:00 |
| Last Modified: | 18 May 2015 12:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112116 |
Actions (login required)
 |
View Item |