Indah, MitaVajar (2015) Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Tentang Implementasi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pelaksanaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Penegakan Hukum. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya jenis pajak daerah provinsi baru yaitu pajak rokok. Dana pajak rokok sebagai sumber pendapatan daerah provinsi. Kemudian dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota dengan proporsi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk kabupaten/kota. Pembagian kepada kabupaten/kota berdasarkan proporsi jumlah penduduk. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), alokasi dana bagi hasil baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penggunaannya minimal 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar? (2) Kendala apa yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan program kerja terkait alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat? (3) Bagaimana solusi Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-empriris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan data-data mengenai Dana Bagi Hasil Pajak Rokok. Metode penelitian dengan metode yuridis-sosiologis. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar karena pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat, baik perencaan program maupun pelaksanaan dilakukan oleh instansi tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Hasil studi pustaka digunakan untuk menganalisis data-data program pada tahun 2014 yang dibuat oleh Dinas ix Kesehatan Kabupaten Blitar terkait Alokasi Dana Pajak Rokok dan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat serta pihak-pihak terkait pelaksanaan alokasi dana pajak rokok. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada mengenai pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar. Dalam pasal tersebut alokasi dana bagi hasil pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Pelayanan kesehatan masyarakat melalui Upaya Kesehatan Mayarakat (UKM) promotif dan preventif dengan mempertimbangkan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) kuratif dan rehabilitatif. Pelaksanaan Pasal 31 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blitar Tahun 2014 dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Dana pajak rokok diharapkan dapat menambah anggaran dalam bidang kesehatan. Alokasi dana pajak rokok dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum didanai oleh sumber pendapatan yang sifatnya umum atau tidak diearmarking. Sehingga penggunaan pajak rokok harus tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan penggunaan sebagaimana mestinya supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan alokasi dana lain.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of implementation of Allocation DBH Cigarette Tax For Public Health. Options theme background by the new provincial taxes are taxes on cigarettes. Cigarette tax funds as a source of provincial revenue. Then divided produce to districts/cities with a proportion of 30% (thirty percent) for the province and 70% (seventy percent) for the district/city . The division of the district/city in proportion to the population. In accordance with Article 31 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies (PDRD), the allocation of funds for good results the provincial and district/city, use at least 50% (fifty percent) for public health. Based on the foregoing, this paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 31 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies related to the allocation of funds for the cigarette tax revenue for public health in Blitar? (2) What constraints faced Blitar District Health Office in the implementation of the work program related to the allocation of funds for the cigarette tax revenue for public health? (3) How does the solution Blitar District Health Office to face obstacles in the implementation of Article 31 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies related to the allocation of funds for the cigarette tax revenue for public health? Then the writing of this paper uses the juridical-empriris method is to conduct research directly into the field to gather information and data on DBH Cigarette Tax. Methods of research with socio-juridical method. The study was conducted in Blitar District Health Office for the implementation of the allocation of funds for cigarette tax revenue for public health services, good planning and implementation of programs carried out by the agency. Primary and secondary legal materials obtained through library research, interview and observation. The results of the literature study is used to analyze the data of the program in 2014 that was made by the District Health Office of Blitar related Cigarette Tax Allocation Fund and interviews with the Chief Medical Officer, Head of Health Services, Head of Disease Control and Health Problems, Head of Resource Development Health, Head of Development and Empowerment of Public Health and the parties in the implementation of the allocation of funds cigarette tax. xi From the results of research by the above method, the authors obtained the answers to the problems that exist on the implementation of Article 31 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies in Blitar. In the article the allocation of funds for cigarette tax revenue for public health. Public health services through the efforts Peoples Health (SME) promotion and prevention by considering the Individual Health Services (UKP) curative and rehabilitative. Implementation of Article 31 of Law No. 28 of 2009 on Local Taxes and Levies in Blitar 2014 conducted by the Health Department Blitar. Cigarette tax funds are expected to increase the budget in the health field. Allocation of funds cigarette taxes used to finance activities not funded by revenue sources that are common or not earmark. So the use of the cigarette tax should be targeted and completely in accordance with the use of properly so that there is no overlap with other funds allocation.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2015/102/ 051503238 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 18 May 2015 15:50 |
| Last Modified: | 18 May 2015 15:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112115 |
Actions (login required)
 |
View Item |