Muzakki, Mochammad Alfi (2014) Ratio Decidendi Hakim Ma Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan Ma Nomor 41 Pk/Pid/2009 Dan Putusan Ma Nomor 18. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Praktik hukum acara pidana di masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang menjadi perdebatan diantara ahli hukum maupun praktisi hukum. Permasalahan ini merujuk pada pelaksanaan hak terpidana dalam melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali sendiri menurut pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan peninjauan kembali. Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian ini menganalisis ratio decidendi majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya. Selain itu dengan adanya putusan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali tentunya terdapat implikasi yuridis atas keluarnya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus (case approach) dan metode perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi dari Putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Putusan Majelis Hakim peninjauan kembali MA RI No. 41 PK/PID/2009, mengandung kekeliruan yang nyata karena putusan tersebut dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum semata-mata berdasarkan kepada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara perdata No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg dan putusan MA RI No. 1434 K/Pdt/2005, yang nilai pembuktiannya berdasarkan kebenaran formil. Implikasi yuridis atas putusan MA RI No 183 PK/PID/2010 adalah Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Ny. Nyayu Saodah dan membatalkan putusan MA RI No 41 PK/PID/2009. Menyatakan terdakwa Ny. Nyayu Saodah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Saran yang dapat diberikan penulis adalah seorang Hakim MA harus mempunyai intregitas tinggi dan memahami tujuan upaya peninjauan kembali sehingga menghasilkan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
English Abstract
The practice of criminal procedural law in society, there are several problems that a debatable among jurists and legal practitioners. This problem refers to the execution of the convicted person’s right to take legal actions reconsideration. A review of its own under Article 268 paragraph (3) Criminal Procedure Code may only be submitted one time, but in practice reconsideration may be filed against the decision of a judicial review. Based on the above, the purpose of this study to analyze the ratio decidendi assemblies judge in giving judgment. In addition to the reconsideration of the judicial review decision over the juridical implications of course there is the release of the decision. This study uses the normative juridical method with approach case metodh and the statute approach metodh. Primaru legal materials. Secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed using the method accotding to the interpretation of the language (gramatial). The results showed that the ratio decidendi of Decision Supreme Court No. 183 PK/PID/2010 Decision of the judges is reviewing Supreme Court No. 41 PK/PID/2009, contains an errpr manifest because the decision to grant the application for review by the public prosecutor solely based on the decision by the West Java High Court in a civil case No. 532/Pdt/2004/PT.Bdg and Supreme Court decision. No 1434 K/Pdt/2005, the value of formal correctness proof is based. Juridical implications over the Supreme Court decision No. 183 PK/PID/2010 grant the request for reconsideration is Mrs. Nyayu Sauda and undo the Supreme Court decision No. 41 PK/PID/2009. Defendant stated Mrs. Sauda Nyayu not proven legally and convincingly guilty of committing a crime. Advice that can be given by the author is a Judge of the Supreme Court should have a high intregrity and understand the purpose of reviewing efforts to produce a decision in accordance with the purpose law itself, namely fairness, certainty and expediency.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/97/051402356 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 15 Apr 2014 09:49 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 06:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112108 |
Preview |
Text
BAB_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_5_+_DAPUS.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_BAGIAN_AWAL_FIX_PRINT.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |