Ummah, Rhetorika Mavazah El (2014) Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ( Studi Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertanggungjawaban Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena selama ini sistem pembiayaan ibadah haji yang ditangani oleh Kementrian Agama masih mengalami banyak masalah didalamya, mulai dari tahap persiapan pendaftaran haji, pendaftara, dana talangan, pemberangkatan, saat prosesi ibadah haji, sampai pada pemulangan jamaah haji ke tanah air. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, bagaimana implementasinya dilapangan, apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan peraturan ini, dan upaya apa sajakah yang akan dilakukan untuk dapat melaksanakan maksud dan tujuan peraturan ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab Kementerian Agama dalam pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji ? (2) Bagaimana peranan perbankan dalm pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah haji (BPIH) menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan ibadah haji ? Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta dengan melakukan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Faktor penghambat dan pendukung Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dapat berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang meliputi peraturan hukumnya, keadaan riil dilapangan, kebijakan , dan termasuk juga para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Upaya yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mengatasi hambatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Undang-Undang tersebut dengan melakukan pembenahan sistem hulu ke hilir agar dalam proses penyelenggaraan ibadah haji ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan para pihak terutama jamaah haji itu sendiri. Hal ini harus segera dilakukan agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan calon jamaah haji terhadap Kementerian Agama, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan diklat dan seminar- seminar, melakukan pengawasan yang intensif dalam pelaksanaan pendaftaran haji sampai pemulangan jamaah haji tersebut.
English Abstract
In this paper , the authors raised the issue of accountability of Cost Management Implementation Hajj Seen From the Law No. 13 Year 2008 on Implementation of Hajj . The choice of the theme s background because during the Hajj financing system that is handled by the Ministry of Religious didalamya still having a lot of problems , ranging from the preparation stage of the haj registration , pendaftara , bailouts , departure , when the procession of the Hajj , pilgrims come to return to their homeland . This study aims to identify , describe and analyze the implementation of Law No. 13 of 2008 , how its implementation in the field , what are the obstacles that arise in the implementation of this rule , and what are the efforts that will be made to carry out the intent and purpose of this rule . Based on the above , this paper raised the formulation of the problem : ( 1 ) How is the responsibility of the Ministry of Religious Affairs Hajj Travel Expense management ( BPIH ) under the Act No. . 13 of 2008 on the Implementation of the Hajj ? ( 2 ) How does the role of the banking preformance Hajj Travel Expense management ( BPIH ) under the Act No. . 13 of 2008 on the Implementation of the Hajj ? Writing Empirical research using this type with the judicial approach to the empirical study sites in the Ministry of Religious Mojokerto regency , East Java. This study also uses the interview method of data collection and documentation , as well as by conducting qualitative descriptive data analysis techniques . Factors inhibiting and supporting Law No. 13 of 2008 can come from internal or external Mojokerto Ministry of Religious Affairs which includes legal regulations , the real situation in the field , policy , and including also the parties involved in the implementation of Law No. 13 Year 2008 on Implementation Hajj . Efforts by the Ministry of Religious Mojokerto in overcoming obstacles that aims to optimize the performance of the Act to reform the system so that upstream to downstream in the process of organizing this pilgrimage can run properly and not detrimental to the parties, especially the pilgrims themselves . This must be done in order to increase confidence pilgrims to the Ministry of Religious Affairs , this can be done by conducting training and seminars , intensive supervision in the implementation of registration of Haj pilgrims to return
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2014/89/051402298 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 14 Apr 2014 07:54 |
Last Modified: | 26 Apr 2022 06:03 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112099 |
Preview |
Text
CD_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |