Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Indonesia (Studi Putusan Pn. Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30

Firizki, Dessi (2014) Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tidak Diterimanya Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asing Yang Menjalankan Kegiatan Usahanya Di Indonesia (Studi Putusan Pn. Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Ketentuan-ketentuan internasional dalam hukum kepailitan Indonesia tidaklah secara rinci dan tegas berkenaan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas khususnya mengenai tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit yang tidak membedakan antara debitor atau kreditor asing dengan debitor atau kreditor lokal. Berdasarkan ketentuan Hukum Kepailitan dalam hal pengajuan kepailitan yang diajukan terhadap debitor yang tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan apabila debitor tersebut menjalankan profesi atau usaha di Indonesia. Namun pengaturan menjalankan profesi dan usaha potensial menimbulkan konflik sejauh apakah seseorang debitor dapat dikatakan telah menjalankan profesi dan usaha di Indonesia, oleh karena adanya pengaturan yang kurang tegas dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No 4 Tahun 1998 sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004. Intrepretasi hukum dalam menentukan kedua unsur tersebut perlu kiranya dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap badan usaha baik perorangan maupun badan hukum dalam menjalankan profesi serta kegiatan usahanya di Indonesia wajib memiliki legalitas dari pejabat yang berwenang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Niaga Nomor: 30/PAILIT/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst sudah sesuai dengan undang-undang kepailitan Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Hukum Perdata Internasional yang menganut place of incorporation. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap para kreditor untuk tetap memperoleh hak-haknya adalah dengan melalui mekanisme Alternatif Disputes Resolution (ADR) yang merupakan prinsip fundamental penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

English Abstract

International provisions in the bankruptcy law in Indonesia is not detailed and emphasis regarding the cross-border insolvency issues, especially regarding the procedure for filing a bankruptcy petition which does not distinguish between foreign creditors to debtors with debtors or creditors local. Under the provisions of Bankruptcy Law in terms of filing bankruptcy filed against the debtor that is not domiciled in the territory of the Republic of Indonesia can only be done if the debtor is practicing a profession or business in Indonesia. But professional and business settings run potentially lead to conflict as far as whether a person can be said to have run a debtor profession and business in Indonesia, because of the less stringent regulation in Article 2 paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 4 of 1998 as also set out in Article 3 paragraph (4) the Bankruptcy Act No. 37 of 2004. Interpretation of the law in determining the two elements need to be undertaken to provide legal certainty.The results of this observation concluded that every business, both individuals and legal entities in carrying out professional and business activities in Indonesia are required to have the legality of the competent authorities and comply with the legislation in force, so that the decision of the Commercial Court Number: 30/PAILIT/2002/PN .Niaga / Jkt.Pst are in accordance with the bankruptcy laws of Indonesia in relation to the provisions of International Law which adheres place of incorporation. Legal protection can be given against creditors to retain their rights is the mechanism through Alternative Disputes Resolution (ADR) which is a fundamental principle of international trade disputes.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2014/81/051402226
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 03 Apr 2014 14:19
Last Modified: 26 Apr 2022 03:12
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112091
[thumbnail of BAB_1-5_FIX_TERAKHIR_EDIT.pdf]
Preview
Text
BAB_1-5_FIX_TERAKHIR_EDIT.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item