Riski, Muhammad Faisal (2014) Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (St. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan studi di Pengadilan Negeri Malang. Pemilihan tema pada skripsi ini dilatar belakangi oleh tidak adanya kriteria yang jelas mengenai korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 127 ayat 3, sehingga tingkat penjatuhan vonis penjara lebih sering dilakukan oleh hakim daripada menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Oleh karena itu dalam tindak pidana ini akan melihat pertimbangan hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi, serta melihat ketentuan rehabilitasi diluar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah ; (1) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan kriteria korban dalam pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? (2) Apakah semua korban penyalahgunaan narkotika akan diputus rehabilitasi ? (3) Apakah terdapat putusan rehabilitasi diluar ketentuan pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah karena tindak pidana narkotika pertahunnya semakin meningkat dikota malang dan Pengadilan Negeri Malang merupakan instansi yang wewenang untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika. Selain itu Pengadilan Negeri Malang pernah menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Untuk sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh jawaban mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan kriteria korban penyalahgunaan narkotika dan alasan penjatuhan putusan penjara terhadap korban penyalahgunaan narkotika, serta ketentuan rehabilitasi diluar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan kriteria korban penyalahgunaan narkotika antara lain pelaku adalah pemakai untuk diri sendiri, pelaku tertangkap tangan, dan jumlah gramatur narkotika yang sedikit. Alasan penjatuhan putusan penjara terhadap korban penyalahgunaan narkotika, salah satu faktornya karena surat dakwaan penuntut umum adalah tunggal dan pasal yang didakwakan adalah penjara. Sedangkan putusan rehabilitasi diluar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dimungkinkan, salah satu faktornya adalah apabila surat dakwaan penuntut umum adalah surat dakwaan alternatif.
English Abstract
In this thesis, the writer raised the issue on the basis of consideration the judge determine the Abusers of narcotics In Dropping the verdict Condemnation Rehabilitation according to the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 About Illegals with studies at the Stanford Court. Election themes on this exposed their thesis by the absence of clear criteria regarding the victims of the abuse of narcotics in the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 About Narcotics article 127, paragraph 3, so that the level of the overthrow of the sentencing to jail more often done by judges rather than dropping the interim rehabilitation to addicts of narcotic drugs. Therefore, in this criminal act will see the judges reasoning in deciding to drop a narcotics abuse victim verdict rehabilitation, as well as see the rehabilitation provisions excluding the provisions of article 127 the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 in 2009 About narcotics. Based on the above, the background of this research raised draft issue; ( 1 ) how then consideration judge in determining criteria victims in article 127 paragraph 3 act of republic of indonesia number 35 / 2009 on narcotics? ( 2 ) is any drugs abuse victims will terminated rehabilitation? ( 3 ) if there were verdict rehabilitation outside the provision of article 127 act of republic of indonesia number 35 / 2009 on narcotics? Next this research using methods laws empirical method approach juridical sociological. Research on site selection of reasons this is because narcotic crime annually increases in town malang and poor district court is agency authority to examine, judge and dropped verdict against narcotic crime. Besides district court poor ever dropped verdict rehabilitation the suspect narcotic crime. Type and data resources used is the kind of data primary and secondary. To data resources use data resources primary and secondary. Technique obtain data in research this is data primary and secondary with descriptive as a technique qualitative analysis of data. From the results of research that has been done by the writer, the writer obtained the answers regarding on judicial consideration by judges in determining criteria drugs abuse victims and reason overthrow verdict prison time for drugs abuse victims, and provisions rehabilitation outside article 127 act of republic of indonesia number 35 / 2009 on narcotics. Judicial consideration by judges in determining criteria drugs abuse victims among others an offender was users for his own the offender caught hand, and the number of gramatur narcotics less. Reason overthrow verdict prison time for drugs abuse victims, well, one issue because indictment prosecutors is single and article charged is a prison. While the verdict outside the provisions of the rehabilitation article 127 act of republic of indonesia number 35 / 2009 on narcotics can be possible, well, one issue is that if indictment public prosecutor s indictment alternative.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/58/051402136 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 Mar 2014 11:45 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 01:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112065 |
Preview |
Text
daftar_isi_dsb_fix.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
isi_narkotika_SKRIPSI_bab_2.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
isi_narkotika_SKRIPSI_bab_5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
isi_narkotika_SKRIPSI_bab_3.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
isi_narkotika_SKRIPSI_bab_1.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
isi_narkotika_SKRIPSI_bab_4.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
judul_narkotika_skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |