Oktavania, Deva (2014) Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2oi2 Tentanig Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Upt Llaj Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalatran tentang implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung. Hal ini dilatar belakangi karena pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkadang memerlukan jalan distribusi dan lalu lintas perniagaan yang menghubungkan kota yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan meningkatnya pula arus lalulintas kendaraan sebagai sarana distibusi dan mobilitas baik orang maupun barang. Untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang. Untuk wilayah Tulungagung memiliki dua kantor jembatan timbang yaitu di jembatan timbang Pojok Tulungagung dan jembatan timbang Talun Blitar. Tetapi pada prakteknya UPT LLAJ Tulungagung dalam melayani kebutuhan masyarakat sering terjadi permasalahan yaitu banyak terjadi kecelakaan akibat kelebihan muatan barang dan jalan raya banyak yang rusak karena seringkali dilewati angkutan barang yang membawa barang overload. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat nrmusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung? (2) Apa hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan bagaimana solusinya? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan Yuridis Empiris, yang merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode Yuridis Sosiologis, dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan karena relevan dengan perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian yaitu mengenai bagaimana Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa permasalahan kebijakan publik tersebut terjadi dikarenakan para pengguna mobil barang lebih baik membayar denda administrasi dari pada membawa muatan yang kurang dan 5%, akan tetapi hal tersebut dapat membahayakan pengguna lalulintas, selain itu kurangnya pengawasan yang ketat dalam melakukan penimbangan barang pada angkutan barang karena permasalahan ini merupakan suatu kebijakan publik yang perlu diterapkan dengan baik. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas, khususnya dalam memahami perundangan yang berkaitan dengan tugas pokok operasional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan untuk secara mandiri maupun menyelesaikan permasalahan yang timbul. Struktur usia petugas operasional rata-rata sudah diatas 40 tahun sehingga kurang dapat maksimal dalam meleksanakan tugas serta kondisi fisik yang kurang prima dan sarana mobilitas yang kurang memadai, kendaran operasional yang ada dipandang kurang layak karena relatif telah tua.
English Abstract
In this paper, discusses the implementation of Article 14, East Java provincial regulations of Number 4 year 2012 on the control of freight overloading, the study in conducted in UPT LLAJ Tulungagung. The underlying factor is because the fulfillment of basic needs of people often needs distribution channels and commercial traffic that connects a city to others. Therefore, it also leads to increased traffic of vehicles as a means of distribution and mobility of both people and goods. To avoid overloading the tansport of goods, then every truck tansporting payload is required to weigh them at weigh stations. In this region, it is available at weigh station of Pojok, Tulungagung and weigh station of Talun, Blitar. UPT LLAJ of Tulungagung deal with some problems in serving the needs of people such as many accidents due to overloading of goods and many damaged roads which are caused by frequent pass of freight carrying overload. Issues raised in this paper is how the implementation of Article 14, East Java provincial regulations Number 4 year 2012 on the control of freight overloads, a study in IIPT LLAJ Tulungagung, What are obstacles in the implementation of Article 14 the East Java Provincial Regulation Number 4 year 2012 on Control of Freight overloads in weight station at UPT LLAJ Tulungagung and what the solution is. This study uses sociological juridical method. Based on this, this paper raised the formulation of the problem : (1) How the implementation of Article 14 of the East Java Provincial Regulation No. 4 of 2012 on Control of Excess Freight Freight Weigh In UPT LLAJ Tulungagung? (2) What are the barriers in the implementation of Article 14 of the East Java Provincial Regulation Number 4 of 2012 on Control of Excess Freight Freight Weigh In UPT LLAJ Tulungagung and whats the solution? Then the uniting of this paper using Empirical Juridical, which is a legal research method that seeks to look at the law in the sense that real or can be said to see, examine how the working of the law in society. The method of approach used in this paper is the method of Juridical Sociological, where the data obtained from the literature study will be developed with the data obtained in the field because it is relevant to the formulation of the problem is studied in this research is on how implementation of Article 14 of By law Number 4 2012 About Controlling Excess Cargo Freight Transport in UPT Weigh LLAJ Tulungagung. From the results of research by the above method , the authors obtained answers to existing problems that the public policy permasalahan happened because the user pays freight cars better than administrative fines carry a payload of less than 5 % ,but it can be dangerous to the user traffic and than lack of close supervision in performing the weighing of goods on the transport because this issue is a public policy that should be implemented properly. Low quality of Human Resources (HR) officers, particularly in understanding regulations related to the basic operational tasks, influence their ability to to resolve problems that arise independently. Age structure of the average operating officer has been over 40 years old so &at they are less optimum in carrying out the tasks, as well as their decreased physical condition and inadequate mean of mobility, the available operational vehicle is lese worthy because it has been relatively old.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/47/051402067 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 21 Mar 2014 08:26 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 12:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112053 |
Preview |
Text
SKRIPSI_DEVA_(105010107111045).pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |