Swadana, Dimas Indra (2014) Implikasi yuridis dari perubahan pasal 335 KUHP ayat (1) butir ke-1 tentang perbuatan tidak menyenangkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 tentang Penghapusan Frase Per. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan Skripsi Ini Membahas Tentang Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Hal Ini Dilatar Belakangi Karena Di Dalam Pasal 335 KUHP Ada Unsur “Perbuatan Tidak Menyenangkan” (Onaangename) Disana. Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan Inilah Yang Membuat Pasal Ini Lebih Fleksibel Sehingga Bisa Digunakan Untuk Menjerat Semua Tindak Pidana. Dalam Praktik Karena Adanya Kata-Kata “Tidak Menyenangkan” (Onaangename), Maka Pembuatnya Dapat Ditahan Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Butir B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oei Alimin Sukamto Wijaya Yang Merasa Dirugikan Dengan Berlakunya Kedua Pasal Itu Mengajuan Uji Materi. Sehingga, Mahkamah Konstitusi (MK) Menghapus Frase Kata “Perbuatan Tidak Menyenangkan” Dengan Putusan Nomor: 1/PUUXI/ 2013. Adanya Berubahan Frase Kata Dalam Suatu Pasal Pastilah Memiliki Implikasi Atau Dampak Yuridis Terkait Unsur Tindak Pidana Di Dalamnya Yang Penting Untuk Diteliti. Tujuan Penelitian Ini Yang Pertama Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Yang Kedua Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh Mahkamah Konstitusi Setelah Berlakunya Putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 Tentang Penghapusan Frase Perbuatan Yang Tidak Menyenangkan. Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Yuridis Normatif. Metode Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Ada Dua Macam Yaitu Pendekatan Undangundang (Statue Approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Jenis Bahan Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian Meliputi Pahan Hukum Primer Yang Diperoleh Dari Studi Kepustakaan, Kemudian Bahan Hukum Sekunder Meliputi Semua Publikasi Tentang Hukum Yang Bukan Merupakan Dokumendokumen Resmi, Namun Memberikan Penjelasan Mengenai Bahan Hukum Primer. Teknik Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Bahan Hukum Ini Diperoleh Dari Penelusuran Literatur. Teknik Analisa Bahan Hukum Yang Dilakukan Adalah Dengan Menggunakan Interpretasi Sistematis. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merubah Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUUXI/ 2013, Yang Pertama Adalah Karena Rumusan Delik “Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tak Menyenangkan” Tidak Dapat Diukur Secara Objektif. Dan Yang Kedua, Frase Tersebut Telah Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dan Ketidakadilan Sehingga Justru Bertentangan Dengan Prinsip Konstitusi Yang Menjamin Perlindungan Atas Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Adil. Implikasi Yuridis Dari Perubahan Pasal 335 KUHP Ayat (1) Butir Ke-1 Oleh MK Yang Pertama Adalah Penekanan Delik Pada Unsur Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Yang Ada Dalam Pasal 335 KUHP Yang Baru Merupakan Mutlak. Hal Ini Sangat Berbeda Dengan Rumusan Pasal 335 KUHP Yang Lama Dimana Penekanan Hanya Ada Pada Unsur “Paksaan” Untuk Melakukan Atau Tidak Melakukan Sesuatu Hal. Dan Yang Kedua Adalah Unsur Dalam Pasal 335 KUHP Yang Telah Diubah MK Merupakan Satu Kesatuan (Kumulatif).
English Abstract
This Thesis Discusses The Implications Juridical Of Changes In The Criminal Code Article 335 Paragraph (1) Point 1 Of Unpleasant Acts By The Constitutional Court Based Decision No: 1/PUU-XI/2013 On The Elimination Of Phrase Deeds Not Exciting. This Is Motivated Because In The Article 335 Of The Criminal Code There Is An Element Of "Unpleasant Acts" (Onaangename) There. Elements Of Unpleasant Actions Is What Makes This Article More Flexible So That It Can Be Used Against All Criminal Acts. In Practice Because Of The Words "Not Fun" (Onaangename), Then The Manufacturer Can Be Held Under Article 21 Paragraph (4) Point B Book Of The Law Of Criminal Law (Criminal Procedure Code). Oei Alimin Sukamto Wijaya Who Feel Disadvantaged By The Enactment Of The Two Articles That You Apply For A Judicial Review. Thus, The Constitutional Court (MK) Remove The Phrase "Unpleasant Acts" By Decision No. 1/PUU-XI/2013. The Existence Berubahan Phrase In A Chapter Must Have A Juridical Implications Or Impact Associated Criminal Elements In It That Are Important To Study. The First Purpose Of This Study Is To Investigate, Understand, And Analyze The Basic Consideration Changes In The Criminal Code Article 335 Paragraph (1) Point 1 Of Unpleasant Acts By The Constitutional Court Based Decision No: 1/PUUXI/ 2013 On The Elimination Of Phrase Deeds Not Exciting. The Second Is To Know, Understand, And Analyze The Implications Of Juridical Changes In The Criminal Code Article 335 Paragraph (1) Point 1 Of Unpleasant Acts By The Constitutional Court Based Decision No: 1/PUU-XI/2013 On The Elimination Of Phrase Deeds Not Exciting. Type Of Research Is Normative. The Method Used In This Study There Are Two Kinds Of Approaches To Law (Statue Approach), The Comparative Approach (Comparative Approach). The Type Of Material Used In The Study Of Law Including Primary Legal Materials Obtained From The Study Of Literature, Then The Secondary Law Covers All Publications Of The Law Is Not The Official Documents, But It Gives An Explanation Of Primary Legal Materials. The Technique Used To Collect Legal Materials Were Obtained From The Literature Search. Engineering Analysis Of Legal Materials Is Done By Using A Systematic Interpretation. The Basic Consideration Of The Constitutional Court To Change Article 335 Of The Criminal Code Paragraph (1) Point 1 Based On The Decision Of The Constitutional Court No: 1/PUU-XI/2013, The First Is Due To The Formulation Of The Offense "Something Other Acts And Unpleasant Treatment" Can Not Be Measured Objectively. And Second, The Phrase Has Created Legal Uncertainty And Injustice So That It Is Contrary To The Principles Of The Constitution Which Guarantees The Protection Of The Right To Obtain Legal Certainty. Juridical Implications Of Changes In The Criminal Code Article 335, Paragraph (1) Point 1 By The Court That The First Offense Is An Emphasis On The Element Of Violence Or Threats Of Violence That Exist In The New Article 335 Of The Penal Code Which Is Absolute. This Is Very Different From The Formulation Of Article 335 Of The Criminal Code That Is No Longer Where The Emphasis Is Only On The Element Of "Compulsion" To Do Or Not Do Something. And The Second Is An Element In Article 335 Of The Criminal Code Has Been Amended MK Is An Integral (Cumulative).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/389/051503065 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 May 2015 10:48 |
| Last Modified: | 26 Apr 2022 01:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112035 |
Preview |
Text
DIMAS_INDRA_S_-_0910110145.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |