Khoirulloh, MuchamadDiaz (2015) Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung No B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Tema ini dipilih terkait isi dari Surat Edaran yang mepertimbangkan pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak diberikan sanksi pidana dan hal tersebut telah bertentangan dengan undang-undang tentang pemberntasan tindak pidana korupsi.Adanyasurat edaran ini akan menimbulkan implikasi yuridis, yang dapat megakibatkan melemahyapenegakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1)Apakah Surat Edaran No. B-1113/F/FD.1/05/2010 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menuntut perkara korupsi yang nilainya kecil?(2) Apa implikasi yuridis Surat Edaran Jaksa Agung angka 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia? Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis secara sistematis.Metode penafsiran menggunakan penafsiran sistematis danpenafsiran teleologis. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa setiap lembaga pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah memiliki kewenangan untuk pembentukan peraturan kebijakan yang tujuannya untuk mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahannya. Jaksa agung dalam mengeluarkan surat edaran berdasarkan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh jaksa agung sebagai lembaga pemerintah. Sementara itu, kekuatan dari Surat Edaran ini bersifat tidak mengikat secara umum berdasarkan hukum positif karena Surat Edaran tidak diciptakan sebagai peraturan perundang-undangan, sehingga kekuatan mengikatnya hanya bagi instansi yang terkait. Oleh karena itu, Surat Edaran yang ditujukan pada intansi binaan yang ada di bawahnya harusnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh instansi yang terkait dikarenakan dalam administrasi negara juga berlaku asas mematuhi keputusan sendiri dan menjalankan dengan sungguh-sungguh kebijakan yang ditetapkan secara hierarkis dalam lingkungan administrasi negara yang bersangkutan, akan tetapi karena Surat Edaran yang dikeluarkan jaksa agung kali ini tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat, maka surat edaran tersebut dapat dikatakan menyalahi ketentuan, sehingga pihak kejaksaan tidak lagi terikat terhadap surat edaran tersebut.Untuk implikasi yuridis dari Surat Edaran Jaksa Agung No. B-1113/F/Fd.1/05/2010 dibagi kedalam 3 bagian yaitu segi substansi antara lain bertentangan dengan pasal 4 UU Tipikor, bertentangan dengan tujuan hukum yang terdapat dalam UU Tipikor, dan tidak adanya sanksi pidana yang diberikan (tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan), untuk segi struktur yaitu membuka peluang untuk dilakukannya penyalahgunaan wewenang dalam penanganan korupsi oleh jaksa penuntut umum, karena dalam surat edaran tersebut tidak diberikan penjelasan mengenai berapa jumlah yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi kecil, dan yang terakhir segi kultur yaitu korupsi akan menjadi budaya dikalangan masyarakat. Sebagai solusinya ialah dengan mencabut surat edaran tersebut dan untuk mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan dengan cara persidangan kasus tindak pidana korupsi dapat digelar di pengadilan yang ada di setiap kabupaten atau kota.
English Abstract
This article took an issue of Juridical Implication Of Attorney General’s Circular Number B-1113/F/Fd.1/05/2010 To Support The Act Against Corruption. This issue was chosen related to Circular which considered to not give punishment for the corruptor, and that might be contradicted with The Act Against Corruption. The application of this Circular could cause law implication which weakens enforcement of Act Against Corruption. Based on the issues, this article obtain certain question : (1) Does Circular No. B-1113/F/FD.1/05/2010 that attach to The Attorney has power of law to not sue a corruption case with small amount? (2) What is the juridical implication of Attorney General’s Circular number 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 for The Attorney related to the act against corruption. This article is an judicial normative article with statute approach. Primary, secondary and tertiary materials was obtained by analyzed systematically. Interpretation methods using a systematical interpretation and teleological interpretation. The result showed that every institution of the government has an authority to make a product of law for the purpose of its own implementation of the governmental process itself. The Attorney General is also capable to make its own product of law based on its authority as a Government Institution. However, the nature of Circular generally is not bonding as the positive law, because Circular is not made by the Law and only affected to any institution that attached. Therefore, Circular is directed to any institution below and it must be applicate seriously because in the state administration is also applied a principal to obey its own product of law and applicate the law seriously as based of the hierarchy in the scope of the state administration. However, Circular which this time was made by the Attorney General was not comprehensive with the principals of good governance which are the ensure of law principle and act wisely principle, therefore this Circular is violate the law itself. For the implication of Attorney General’s Circular number 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 divided into 3(three) which are contrast with Act of Corruption article number 4, contrast with the purpose of law in the Act of Corruption, and no punishment as the structure and it could give a chance of misuse of authority on handling the corruption case for the attorney because in Circular, there are no further explanation about how much the amount of small corruption and the last it could affect the culture aspect. As the solution, the Circular must be withdraw to decrease operational cost in the every corruption court in every district and region.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/380/ 051502294 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Kustati |
| Date Deposited: | 26 Mar 2015 10:13 |
| Last Modified: | 26 Mar 2015 10:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112027 |
Actions (login required)
 |
View Item |