Pradnyana, Komang Teja (2014) Efektifitas Pasal 106 Ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penggunaan helm merupakan kelengkapan berkendara yang wajib bagi pengendara sepeda motor di jalan. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Namun suatu hal yang berbeda jika kita melihat beberapa pengendara sepeda motor khususnya pengendara yang menggunakan pakaian adat Bali. Masyarakat di Bali yang memakai pakaian adat Bali sangat jarang kita lihat menggunakan helm. Pemandangan seperti ini sangat sering kita jumpai di Bali, baik itu anak muda maupun orang tua mengendarai sepeda motor saat menggunakan pakaian adat Bali tidak menggunakan helm. Biasanya penggunaan pakaian adat di Bali ini karena ada upacara adat atau upacara keagamaan yang memang mewajibkan mereka untuk menggunakan pakaian adat mereka.Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Sosiologis.Penelitian ini menggunakan jenis data yang terdiri dari dua jenis data. Yang pertama data primer yang didapat langsung dari responden. Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research) berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penjelasan dari pihak-pihak yang berada di Polres Gianyar dan beberapa masyarakat Gianyar. Dan yang kedua data sekunder diperoleh melalui mencatat data-data yang ada di lokasi penelitian, buku-buku, surat kabar, browsing melalui internet, serta literatur ilmiah lain yang berhubungan dengan pemasalahan skripsi ini.Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terlihat bahwa pasal 106 ayat 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan efektif dimana seharusnya mewajibkan bagi semua pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm. Namun memang berbeda untuk Provinsi Bali karena adanya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Wajib Pemakaian Topi Pengaman (Helm) Bagi Pengemudi Sepeda Motor Dan Orang Yang Duduk Di Belakangnya Atau Dibonceng Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali memberikan toleransi kepada pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian adat Bali. Dengan adanya Keputusan Gubernur inilah penegak hukum dalam hal ini Polisi tidak memberikan sanksi kepada pengendara sepeda motor di Bali yang tidak menggunakan helm tapi menggunakan pakaian adat Bali.
English Abstract
The use of helmets is mandatory for driving completeness of motorcyclists on the road. It has been stipulated in article 106 paragraph 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.But one thing is different if we look at some motorists, especially motorcyclists who use the traditional clothes of Bali. People in Bali are wearing Balinese traditional clothes very rarely we see the use of helmets. Sights like this very often encountered in Bali, both the young and the old riding a motorcycle when using traditional Balinese clothes do not wear helmets. Usually the use of custom clothing in Bali because there are ceremonial or religious ceremony that did require them to use their traditional clothesThe research method used in this study is the method of Socio-Juridical research. This research uses data that consists of two types of data. The first primary data obtained directly from the respondents. Data obtained directly from field research (field research) in the form of results of interviews conducted with sources based on knowledge, experience and explanations of the parties who are in the police station and some community Gianyar Gianyar. And the second secondary data obtained through data recorded in the study sites, books, newspapers, browsing through the internet, as well as other scientific literature related to the problems of this thesis.From the results of research by the author appears that Article 106 paragraph 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan has not been effective where it should require for all motorcycle riders to wear helmets. But it is different for the province of Bali because of the Decree of the Governor of Bali No. 217 of 1986 concerning Compulsory Use of Safety Hats (Helmet) For Motorcycle Drivers And Those Who sat behind him Or dibonceng In the region of the Province of Bali provide tolerance to motorists motorcycle use in traditional Balinese clothes. With the Decree of the Governor of this law enforcement in this case the police did not sanction Bali motorcyclists who do not use helmets but use Balinese traditional clothes.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/367/051501895 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 05 Mar 2015 15:07 |
| Last Modified: | 25 Apr 2022 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112012 |
Preview |
Text
SKRIPSI_(0710110046).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |