Hariyanti, Sary (2014) Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Perkawinan Poligami (Studi Putusan Perkara Nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini Penulis membahas salah satu isu hukum yaitu putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang penetapan harta bersama dalam permohonan poligami yang dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan Anwar dan mengizinkan Anwar menikah lagi dengan Sukiyem serta menetapkan harta bersama Anwar dan Sakinah. Tujuan dari penelitian ini untuk Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg tentang harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami dan Untuk mengetahui kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami khususnya perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada Pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Dan kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami perkara nomor 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg pembagiannya tergantung pada keadaan harta bersama tersebut, apabila harta bersama bergabung tidak dipisahkan antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuap Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perincian sesuai pedoman yang dimuat buku II dan dengan memperhatikan aspek kearifan, dan keadilan. Apabila harta bersama telah dipisah sejak semula antara harta bersama yang diperoleh selama berumah tangga dengan isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka pembagiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki dipisahkan dan berdiri sendiri.
English Abstract
This thesis author discusses one of the legal issues that verdict case number 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg on the determination of common property in apolygamous application in Anwar verdict and the judge granted a permit to remarry Sukiyem and Anwar establish joint property and sakinah. The purpose of this study was to determine the basis and consideration to the judge in the case set number 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg of joint property in the polygamous marriage application and to determine the position of the joint property in polygamous marriage sespecially petition case number 2198/PDT.G/2012 /PA.Mlg. This study uses normative research and research approaches used in this study is the approach used in this research is the approach legislation(statute approach). Based on there search conducted, the researchers obtained the result that the consideration of the judges in the case of polygamy, permit the Applicant (husband) as well as establishing joint property is located on theApplicant and the Respondent, in accordance with the provisions of Article 94 paragraph (1) Compilation of Islamic Lawisa treasure of marriage with a husband who has more than one wife, each separate and independent and judges have also implement the above statutory objectives with the priorities put forward the rule of law, then justice and expediency. And the position of the joint property in the polygamous marriage case number 2198/PDT.G/2012/PA.Mlg distribution depends on the state of the joint property, joint property if the join is not separated between community property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, the distribution can be used ketentuap Article 65 of Law No.1of 1974 in accordance with the details of the second book publishe guide line sand with the aspect ofwisdom, andjustice. If thejoint propertyhas been dividedfrom the beginning between the joint property acquired during married with a wife first, second, third and fourth, then the division can use the provisions ofArticle 94 of the Compilation of Islamic Law that requires separate and independent.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/244/021406558 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 23 Sep 2014 11:30 |
| Last Modified: | 22 Apr 2022 00:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111874 |
Preview |
Text
051406558.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |