Prisani, AnisaMaulida (2014) Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis membahas mengenai peralihan pengawasan terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan bank yang semula dilakukan oleh BI sejak 31 Desember 2013 telah dialihkan kepada OJK. Berkaitan dengan kepailitan bank, BI memiliki kewenangan sebagai pemohon pernyataan pailit bagi bank. Hal ini karena BI yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. Dengan adanya peralihan pengawasan bank dari BI ke OJK maka mengenai kewenangan permohonan pernyataan pailit bagi bank seharusnya juga dialihkan kepada OJK. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengkaji (1) Apa urgensi peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari bank indonesia ke otoritas jasa keuangan? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan perlu untuk segera dilakukan peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit dari BI ke OJK agar tercipta kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi debitor bank. Tidak adanya peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit menjadikan adanya kekosongan hukum dalam permohonan pernyataan pailit bagi bank. Ketentuan mengenai perbankan harus menjamin kepastian hukum apalagi dengan adanya perdagangan bebas. Sehingga secara substansial perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan menambahkan ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit bagi bank di dalam Undang-undang OJK. Secara prosedural koordinasi antara OJK dan BI diperlukan dalam penentuan status bank yang dapat dimohonkan pernyataan pailit, yaitu bank yang tidak berdampak sistemik.
English Abstract
At the report the writer discussed about the control transfer for bank from Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The bank control initially done by BI since 31 December 2013 has been transferred to OJK. Related with the bank bankruptcy, BI has authority as the petitioner of the bankruptcy statement for bank. It is because BI knows the financial condition and banking condition in whole. With the control transfer from BI to OJK then the bankruptcy statement proposal for bank should be transferred to the OJK. Based on the matters above, the report studied (1) what is the urgency of the authority transfer of bankruptcy statement from Bank of Indonesia to the Financial Services Authority? (2) how the appropriate regulation relate with the Financial Services Authority in the bankruptcy statement proposal for bank? Then the report used normative juridical with legislation and concept approach. The legal materials of primary, secondary and tertiary will be analyzed by using grammatical and systematic analysis. The results showed the immediate transfer of bankruptcy statement proposal from BI to OJK so created legal certainty and provide justice for the bank debtor. Not only the transfer create the legal vacuum in the bankruptcy statement proposal. The stipulation about banking should provide legal certainty especially with the existence of free trading. So substantially it needs revision to the stipulation of article 2 section (3) Law of Bankruptcy and adds stipulation about the bankruptcy statement proposal for bank in the Law of OJK. Procedurally, the coordination between OJK and BI is needed in determining the bank status that can be proposed for the bankruptcy statement, that is bank without systemic impact.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/224/051406120 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Sep 2014 09:14 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 14:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111852 |
Preview |
Text
6.Daftar_Tabel.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
8.Ringkasan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5.Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
7.Daftar_Bagan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
9.Summary.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
12.BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
11.BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
13.BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
14.BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
10.BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
15.Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1.cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2.halaman_persetujuan.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
3.halaman_pengesahan.pdf Download (3MB) | Preview |
Preview |
Text
4.Kata_Pengantar.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |