Nugraha, Dwicahya (2014) Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Denagn Proses Politik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh maraknya pemberian dana pensiun kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berstatus pejabat politik diberikan dana pensiun. Dalam hal ini DPR yang diberikan dana pensiun, jika dibandingkan dengan pegawai negeri yang jabatannya merupakan jabatan karier sangat tidak adil, terdapat juga anggota DPR yang masih diperiksa karena melakukan tindak pidana korupsi dapat mengundurkan diri dengan hormat dari jabatannya sampai anggota DRP tersebut dinyatakan sebagai terdakwa/terpidana masih mendapatkan dana pensiun. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik? (2) Apa urgensi penyediaan dan penghapusan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang yang jabatannya diperoleh dengan proses politik? (3) Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian dana bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Content Analysis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Content Analysis menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikasi, dan relevansinya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan penyediaan dana pensiun yang diberikan kepada pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik tidak sesuai dengan hukum yang ada pada saat ini dan dalam pengaturan penyediaan dana pensiun juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, peraturan penyediaan dana pensiun juga tidak sesuai dengan Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Melihat tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan kepastian hukum, pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan pegawai negeri yang masa jabatan, jabatan yang diperoleh, sumber dana x pensiun, dan batas usia pensiun yang sangat jauh berbeda dengan pejabat tinggi negara. Pemberian dana pensiun kepada pejabat tinggi negara menyebabkan pembengkakan keuangan negara semakin membesar, karena dana pensiun yang diberikan seluruhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian juga berasal dari potongan gaji pokok pejabat negara/pejabat tinggi negara yang tidak diketahui berapa besaran potongan gaji pokok tersebut dan tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada seperti halnya yang diberlakukan kepada pegawai negeri. Oleh karena itu, sebaiknya pengaturan dana pensiun dihapuskan keberadaannya.
English Abstract
In this thesis, the author raised the problem of regulatory provision of pension funds for the States Office of high officials obtained by the political process. The theme of the event will choice by increasing the granting of pensions to members of the House of representatives (DPR) which are the political officials granted pension fund. In this case the HOUSE given to pension funds, compared to other civil servants whose term in Office is the Office of a career is not very fair, there were also members of the House are still checked for committing criminal acts of corruption can be resigned from his position with respect to members of the DRP is expressed as the accused/convicted person still getting pension funds. Based on the above, this thesis raised the problem formulation: (1) How regulatory provision of pension funds for the States Office of high officials obtained by the political process? (2) what is the urgency of providing and the elimination of pension fund for officials of the state his height is obtained by the political process? (3) what is the corresponding concept in the framework of the provision of funds for the States Office of high officials obtained by the political process? Then the writing of graduation thesis of this juridical normative method with the methods statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The primary legal materials, secondary, tertiary and earned the author will be analyzed using Content Analysis techniques and interpretation of related laws and regulations. In the analysis of legal materials of these types of documents or archives which analyzed termed ”text”. A Content Analysis on the method of analysis shows that integrative and conceptually tend to be directed to find, identify, process, and analyze legal material to understand the meaning, significance, and its relevance in resolving legal issues that became the object of study. From the results of research with the above methods, the author answers to existing problems that setting the provision of pension funds that are given to high officials of the State that his position is obtained by the political process does not comply with the laws that exist at this moment and in the setting of provision of pension funds is also very contrary to the Constitution Of Republic Indonesian 1945. In addition to the conflict with the CONSTITUTION 1945, regulations provision of pension funds is also not in accordance with the law on the xii establishment of laws and regulations. See legal justice purpose, beneficial, and legal certainty, the granting of pensions to the high State officials felt unfair when compared to a term of civil servants, the position is obtained, the source of retirement funds, and the retirement age limit very much different with high officials of State. The granting of pensions to the high State officials led to the swelling of the finances of the State getting engorged, because pension funds are given entirely borne by the budget of the State Expenditures and Revenues (NATIONAL BUDGET) and some also comes from pieces of base salary State officials/high officials state that it is unknown how the pieces of the base salary scale and is not specified in the existing legislation as enacted to civil servants. Therefore, we recommend setting the pension funds wiped out its existence.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/222/051406118 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 22 Sep 2014 11:53 |
| Last Modified: | 21 Apr 2022 07:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111850 |
Preview |
Text
051406118.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |