Sari, Orpa Floria (2014) Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Transit Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Terlibat Dalam Penyelundupan Manusia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas Ii Blitar). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia baik smuggler ataupun orang yang diselundupkan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan banyaknya kasus penyelundupan manusia di Indonesia terutama di selatan laut Jawa. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan utama mencari suaka ke Australia dimana Indonesia dipandang menjadi negara transit yang strategis. Untuk mencapai ke negara tujuan tidak terlepas dengan cara yang illegal yang difasilitasi oleh smuggler di setiap negara transit. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional? (2) Apa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA? Kemudian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dalam skripsi ini di Kantor Imigrasi kelas II Blitar dengan tambahan data dari Kantor Wilayah Kemenkuham Jatim dan Rudenim Surabaya. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi sedangkan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, perundang-undangan dan penelusuran internet. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanggung jawab dari Indonesia hanya terbatas pada pelaksanaan kebiasaan Internasional berdasarkan prinsip non refoulement dan perlindungan HAM. Indonesia berkoordinasi dengan intansi terkait untuk memberikan tetap melindungi hak-hak mereka tidak terlepas dari pengawasan perwakilan negara yang bersangkutan. Penanganan warga negara asing yang menjadi smuggler akan ditangani oleh pihak keimigrasian dan kepolisian berkoordinasi dengan kemlu dan kedubes terkait untuk ekstradisi, sedangkan untuk warga negara asing yang diselundupkan akan ditangani oleh pihak Imigrasi, IOM dan UNHCR sampai proses pengiriman ke negara ketiga/final reject. Dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia mengalami banyak kendala baik dari sisi yuridis maupun materiil (fasilitas dan teknis). Indonesia tetap terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia dengan upaya preventif atau represif. Peneliti disini memberikan saran bahwa harus ada kerjasama yang efektif dari pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam penanganan penyelundupan manusia karena hal ini bukanlah sepenuhnya menjadi wewenang dari pihak imigrasi.
English Abstract
In this paper, researcher raised issues relating to the responsibility of Indonesia as a transit country to foreigners involved in both smuggler or people being smuggled smuggler. The choice of theme background with many cases of people smuggling in Indonesia, especially in the south sea of Java. They do so with the primary objective to seek asylum in Australia, where Indonesia is considered to be a strategic transit country. To reach the destination country can not be separated in a manner that is facilitated by the smuggler illegal in every country of transit. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What about the responsibility of Indonesia as a transit country to foreign citizens involved in people smuggling under international law? (2) What are the obstacles in carrying out the responsibility of Indonesia as a transit country and the efforts to be made in addressing people smuggling against foreigners? Then, this paper uses empirical methods with juridical sociological as juridical approach. Location of the study in this paper in immigration office class II Blitar with additional data from the Regional Office Kemenkuham East Java and Surabaya detention center. Primary data were obtained by interview and observation and secondary data to conduct library research, legislation and surf the internet. From the results of research with the above method, the researcher obtain answers to existing problems that the responsibility of Indonesia is confined to the implementation of the International habits based on the principle of non refoulement and human rights protection. Indonesian coordinating with related institutions to provide continuing to protect their rights can not be separated from the state oversight agency concerned. Handling of foreign nationals who became smuggler will be handled by the immigration and police coordinate with the Foreign Ministry and embassy related to extradition, while for foreign nationals being smuggled to be handled by the Immigration, IOM and UNHCR to process shipments to third countries / final reject. In the Indonesian government implementation experience many difficulties both in terms of juridical and material (technical and facilities). Indonesia remains continually strive to overcome problems of people smuggling in Indonesia with preventive or repressive efforts. Here researcher advise that there should be effective cooperation of local governments and other agencies in the handling of people smuggling because it is not the authority of the immigration entirely.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/219/051406115 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Sep 2014 09:03 |
| Last Modified: | 21 Apr 2022 07:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111846 |
Preview |
Text
051406115.pdf Download (4MB) | Preview |
Preview |
Text
051406115.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |