Rakhmada P, Rianda (2014) Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit Di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Folklor Wayang Kulit di Dalam Undang-Undang Hak Cipta Dan intangible Cultural Heritage (ICH) Unesco. Pilihan tema bertitik-tolak dari latar belakang perlindungan hukum wayang kulit diatur di dalam undang-undang hak cipta no 19 tahun 2002 maupun intangible cultural heritage (ICH). Kedua aturan yang mengatur tentang perlindungan folklor khususnya terhadap wayang kulit tersebut, mempunyai persamaan dan perbedaan dalam bentuk perlindungannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap wayang kulit di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002? (2) Bagaimana perlindungan hukum wayang kulit di dalam Convention For the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO?(3) Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan hukum di dalam Undang-undang Hak cipta No 19 tahun 2002 dan Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Intepretasi gramatikal, interpretasi ekstensif dan Interpretasi komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta mengatur tentang perlindungan folklor, Pasal 10 menjelaskan tentang penguasaan folklor oleh negara, Pasal 31 ayat (1) huruf a mengatur jangka waktu perlindungan untuk wayang kulit, pengaturan folklor dalam rezim HKI terutama dalam Undang-Undang Hak cipta masih terkesan individualistik. Wayang kulit teklah terdaftar dalam ICH. Konvensi yang mengatur perlindungan warisan budaya takbenda ini telah diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, ketentuanketentuan yang harus dijalankan pemerintah setelah wayang kulit terdaftar, antara lain: inventarisasi dan kerjasama internasional. Baik Undang-undang No. 19 Tahun 2002 dan ICH memiliki persamaan dan perbedaaan dalam perlindungan hukum terhadap wayang kulit, persamaannya antara lain: masih adanya kelemahan dan objek perlindungannya, sedangkan perbedaannya, antara lain: peran negara dalam perlindungan wayang kulit, bentuk perlindungan hukum dan kelengkapan pengaturan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/188/051404148 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 18 Aug 2014 13:34 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 06:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111811 |
Preview |
Text
Skripsi__-_Rianda_Rahmada_P_-_105010107111038.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |