Trahjurendra, Abdurisfa Adzan (2014) Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Seperti yang diketahui, politik hukum adalah kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh negara melalui pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu dirubah, atau hukum mana yang perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa saja yang perlu diatur atau dikeluarkan. Terkait dengan adanya tindak pidana makar di Indonesia, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana maker kedepan. Dalam hal ini, penulis berusaha menyesuaikan dengan prinsip prinsip/ konsep negara hukum dan demokrasi yang merupakan salah satu konsep hukum tata negara. Digunakannya konsep negara hukum dan demokrasi, bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan tindak pidana makar yang dilakukan oleh negara dengan adanya pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara dalam bernegara. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia? (2) Bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual ( Conseptual approach ), Pendekatan undangundang ( Statute approach ) dan pendekatan sejarah ( Historical approach ). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik preskriptif-analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan mengumpulkan variabel-variabel yang ada, kemudian memberikan rumusan-rumusan tertentu yang digunakan untuk mempelajari ataupun menelaah permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam mencapai tujuan dari analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada, yaitu politik hukum pengaturan tindak pidana maker di Indonesia selama ini berbeda-beda dari fase ke fase. Hal ini bergantung pada keadaaan sosial, politik, ekonomi, maupun keadaaan rezim pemerintahan yang berlangsung. Kemudian setelah penulis mengetahui politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia, penulis mengemukakan bagaimana politik hukum pengaturan tindak pidana makar yang seharusnya. Dalam hal ini, penulis mengemukakan bahwa perumusan tindak pidana makar harus disesuaikan dengan adanya pembatasan kekuasaan yang di dalamnya mencakup materi muatan yang jelas, adanya legalitas hukum, sesuai dengan paham konstitusionalisme dan hakhak asasi manusia. Apabila hal-hal tersebut telah diperhatikan di dalam perumusan pengaturan tindak pidana makar, maka prinsip negara hukum dan demokrasi telah terpenuhi.
English Abstract
In this minithesis, writer raise Political Law of Criminal Attack Against The Government Arrangement In Indonesia. As known, political law is policy taken or ruled by state through authority official to determine which law needs to be replaced, or which law needs to be changed, or which law need to be kept, or which law needs to be regulated or issued. Concerning about criminal attack against the government, needs to be studied further about how political law concerning this issue needs to be regulated in the future. In this issue, writer tries to adjust with the principle/concept of state of law and democracy which is one of the concept of law of state sructure. The use of concept of state of law and democracy aimed for harmonizing regulation of criminal attack against the government by the state with limitation of power and the rights of people. By the things stated above, writer found these problems for this minithesis: (1) What is the political law of regulation about the act of crime against the government? (2) How is the political law of regulation about the act of crime against government to accord with principle of state of law and democracy? This minithesis use the judicial normative method, with conceptual approach, statutal approach, and historical approach. The primary law substance, secondary, and tersier which writer gets will be analyzed with prescriptive-analysis technique, which is a method of analysis of the law substance by collecting available variables, then give certain formulation used to learn or study problems on the society to reach the goal of analysis. From the result of the study with the method above, writer gets answer of the problems stated, that the political law of regulation of the act of crime against government in Indonesia, is different from time to time. This thing depends on the social, political, economical, situations, as well as conditions of current government regime. Then, after writer acknowledge the political law of regulation of the act of crime against government, writer states how political law of regulation of the act of crime against government should be. In this case, writer states that the formulation of an act of crime against government should be aligned with the limitation of power within, consist of clear material, the legitimation of law, in accordance with constitution and human rights. If those things have been put into consideration on the formulation of the regulation of criminal act against government, then the rinciple of state of law and democracy have been fulfilled.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/183/051404510 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Aug 2014 14:54 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 06:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111806 |
Preview |
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI,_sebelum_KOMPRE.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
SKRIPSI_revisi_V_Pak_Aan.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |