Rahmita, Navir iMasma (2014) Analisis Konsep Uang Penggantian Hak Pekerja Yang Mengundurkan Diri Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) Juncto Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Konsep Uang Penggantian Hak Pekerja YangMengundurkan Diri Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) Juncto Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya Surat Edaran Dari Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang di keluarkan oleh Fahmi Idris pada tahun 2005 yang mencoba menfasirkan pengertian uang penggantian hak pekerja yang mengundurkan diri dengan mengeluarkan Surat Edaran B.600/MEN/Sj- Hk/VIII/2005 yang ditujukan ke seluruh instansi ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Sehingga menimbulkan pertentangan di kalangan pekerja/buruh yang merasa hak mereka di kurangi karena hadirnya Surat Edaran Tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana pemaknaan uang penggantian hak pekerja yang mengundurkan diri berdasarkan pasal 162 ayat (1) juncto pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik Interpretasi gramatikal atau penafsiran tata bahasa yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan Undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh Undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni dalam pemakaian sehari-hari. Seringkali keterangan kamus bahasa belum mencukupi. Hakim harus pula mencari kata bersangkutan dalam susunan kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konsep uang penggantian hak pekerja yang mengundurkan diri berdasarkan pasal 162 ayat (1) juncto pasal 156 ayat (4) u ndang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah uang yang menjadi hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja baik yang di PHK dari pengusaha maupun yang mengundurkan diri atau PHK oleh pekerja/buruh. Sehubungan dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menfsirkan uang penggantian hak khususnya uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang dikeluarkan oleh Menakertrans Fahmi Idris melalui Surat Edaran MENAKERTRANS N.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum di Indonesia, bukan termasuk sebagai kategori Peraturan Perundang-Undangan, hal itu dikarenakan Surat Edaran Menteri tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum. Dengan demikian apabila dipertanyakan tentang keabsahannya, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri tetap harus dianggap sah sepanjang mengatur tingkat internal vertikal pejabat tata usaha negara dilingkungannya, dengan tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam pembentukan dan pelaksanaannya dilapangan. Karena di Indonesia menggunakan asas lex superiori derograt legi inferiori, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Edaran dari Menakertrans secara normatif tidak berlaku lagi tetapi karena sudah dikeluarkan harus di lakukan judicial review ke Mahkamah Agung agar dapat di batalkan surat tersebut sehingga semua perusahaan mengacu pada UUK saat menghadapi masalah pekerja/buruh yang mengundurkan diri dari perusahaan. Sehingga tidak ada lagi simpang siur mengenai uang penggantian hak yang berkelanjutan.
English Abstract
In this thesis, the author raised the problem of the concept of Money Replacing Workers who resigned under article 162, paragraph (1) Juncto Article 156, paragraph (4) of Act No. 13 of 2003 On Labor. The theme of the event will choice by circular letter of the Minister of Manpower and transmigration Fahmi Idris issued by in 2005 that tries to interpret the notion of money replacing workers who resigned by issuing Circulars B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 addressed to the entire employment agencies all over Indonesia. Giving rise to conflicts among workers/labourers who felt their rights in lower due to the presence of The circular letter. Based on the above, this paper raises issues of formulation: How the definition of money replacing workers who resigned under article 162, paragraph (1) juncto article 156, paragraph (4) of Act No. 13 of 2003 on Labor. Then the writing of this paper uses the normative legal method with the methods approach to legislation and conceptual approach to approach. The primary legal materials, secondary, tertiary and earned the author analyzed by use of grammatical Interpretation technique or grammatical interpretation of the way of interpretation based on a provision of the Act, based on the meaning of the words in conjunction with each other in sentences spoken by law; embraced is solely the meaning of the word according to grammar or according to custom, i.e. in everyday use. Often the description language dictionary has not been adequate. The judge should also search for the word in question in the order of the words a sentence or its relationship with other rules. From the results of research with the above methods, the autho answers to existing problems that the concept of money in replacement of workers who resign under article 162, paragraph (1) juncto article 156, paragraph (4) of Act No. 13 of 2003 on Labors money into workers who experienced any termination of employment relationships, whether in LAYOFFS from employers or who resigns or LAYOFFS by workers/labourers. With respect to Employment and Minister of transmigration interpret money r eimbursement rights in particular housing replacement money as well as treatment and care issued by Menakertrans Fahmi Idris through circular letter MENAKERTRANS B. 600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005, then it can be explained that the position of Ministerial Circulars in the legal system in Indonesia, was not included as a category of legislation, it is because the Ministerial Circulars do not meet the elements as the norm of law. Thus when questioned about its validity, then it can be inferred that the Ministerial Circulars should still be considered valid throughout the set level of vertical internal State to be the administrative officials, keeping in consideration the juridical aspect, philosophical and sociological in formation and its implementation in field. Because in Indonesia using the principle of lex derograt superiori legi inferiori, then can be drawn the conclusion that the circular letter of Menakertrans is no longer valid normative but as already issued should be doing judicial review to the Supreme Court to cancel the letter in so that all companies are referring to UUK when facing problems of workers/labourers who resigned from the company. So there is no longer an intersection flooded about ongoing rights to reimbursement money.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/158/051403691 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 07 Jul 2014 11:22 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111779 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |