Ari, Jordian (2014) Implementasi Pasal 3 Ayat (1) Huruf (D) Dan (E) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Implementasi Di Dinas Pasar Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Semakin banyaknya sektor informal pedagang kaki lima yang ada di Kota Malang, menimbulkan suatu masalah yang dilematis, disatu sisi sektor tersebut merupakan katub penunjang perekonomian masyarakat kecil, tetapi disisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimnana pelaksanaan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang khususnya di dinas terkait yakni Dinas Pasar Kota Malang, serta hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Malang khususnya dinas terkait yaitu Dinas Pasar Kota Malang dan agar dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang terjadi di lapangan termasuk dalam masyarakat dengan tujuan mencari dan mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 angka 1 poin d dan e Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan dari Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Angka 1 Poin (d) dan (e) Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima masih berlaku sampat saat ini dan para pedagang kaki lima masih banyak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan daerah tersebut. Serta kurangnya kepedulian dari para pedagang untuk menjaga ketertiban, kebersihan, serta kenyamanan dari lokasi dagang dimana semua itu melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2000 peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah tersebut masih belum maksimal dalam penerapannya di lapangan, dikarenakan beberapa faktor hambatan internal maupun eksternal baik itu dari sudut pandang instansi yang terkait maupun dari para pedagang sendiri.
English Abstract
Growing number of informal sector street vendors in the city of Malang, raises an issue that dilematis, on one side of the sector is small community supporting the economy, but on the other hand its existence gives rise to many problems, especially with regard to public order offences. This research was conducted to find out the how setting and implementation coaching sellers conducted by Hapless City Government related services especially in the service of the Market town of Malang, as well as any barriers faced by Poor City Government related services i.e. in particular The Markets of Malang and in order to provide solutions in applying article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors in the city of Malang. Research carried out using this type of empirical research that in solving that will be discussed, based on the regulations by linking the fact that occur in the field included in the community with the aim of seeking and knowing the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang Number 1 number 1 point d and e in 2000 about the arrangement and construction of street vendors. Methods research approach used in this study is the juridical sociological to review the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors. This approach is used to look at the implementation of article 3 paragraph 1 of the Regulation Region of Malang number 1 number 1 points (d) and (e) the year 2000 about the arrangement and construction of street vendors. Rule number 1 of Malang Area in 2000 was about setting and coaching Sellers still holds up today and the street vendors there are still many who do not abide by the rules in the regulation of the area. As well as lack of concern from traders to keep order, cleanliness, and convenience of the location where the trade was all about breaking the rules that have been set. Arrangement and construction of street vendors of related Regulations of Malang Area number 1 of the year 2000 researchers can conclude that Regulation those areas still not optimally in their application in the field, due to a number of factors both internal and external barriers from the point of view of related agencies as well as from the traders themselves. Barriers in the implementation of the Regulation Region of Malang number 1 in 2000 about the arrangement and construction of street vendors.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/154/051403615 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Jul 2014 10:25 |
| Last Modified: | 20 Apr 2022 01:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111775 |
Preview |
Text
Fakultas-Hukum-Jordian_Ari-0810113301.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |