Puspita, Ayunda (2014) Penjatuhan Sanksi Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan pada pokoknya tergantung dari Pegawai Negeri. Namun budaya disiplin di kalangan PNS belum sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan, walapun telah dikeluarkan peraturan disiplin PNS yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai penganti Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan oleh PNS terhadap hukum dan norma yang berlaku dalam bentuk sikap dan perilaku tidak patuh dan kurang tertib terhadap aturan yang telah ada seperti mentaati ketentuan hari kerja dan jam kerja. Seperti yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berinisial “E”, salah satu Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Atas beberapa tindakan indisipliner yang dilakukannya maka Bupati Tulungagung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diberikan wewenang oleh pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk menjatuhkan sanksi, mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian terhadap “E”. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Apakah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E”, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? (2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E” sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan pengkajian hasil wawancara dengan beberapa responden, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentra/ penelitian. Adapun bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap ”E”, Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kesesuaian ini dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu penegak hukum dan jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh “E”
English Abstract
The smoothness of government and national development implementation especially depend on the perfection of state apparatus and basically it depends on Civil Servants. But, discipline culture for Civil Servants not fully implemented and conducted, although the new rule Civil Servants discipline has been established, which is Government Rule Number 53 Year of 2010 (Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010). As what conducted by a Civil Servant with initial “E”, one of Civil Servants that works in the Government of Tulungagung Regency. For some indiscipline actions that he did, thus the Regent of Tulungagung as Advisor Official of Local Employment that has authority by clause 20 paragraph (1) letter a Government Rule Number 53 Year of 2010 to give sanction, issued Decision Letter of Dismissal to “E”. Based on the reason above, thus the problem formulation as follow: (1) Is the dismissal with respect not by own request as Civil Servant to “E”, Civil Servant in Tulungagung Regency appropriate with clause 20 paragraph (1) letter a Government Rule Number 53 Year of 2010 about Civil Servant Discipline? (2) What are factors that result the occurrence of dismissal with respect not by own request as Civil Servant to “E”, as one of Civil Servants in Tulungagung Regency? This paper uses empirical juridical research type with case approach method. Primary, secondary, and tertiary law material that obtained by the writer will be analyzed with the study of interview result from many respondents, document, and legislation that related to the center/research theme. The law material that obtained by the writer will be outlined and linked in such a way, thus it will be displayed in more systematic writing in order to answer the problems that been formulated. From the research result with method that explained above, the writer obtains the answer over the existence of question. The dismissal with respect not by own request as Civil Servant to “E”, Civil Servant in Tulungagung Regency has been appropriate with clause 20 paragraph (1) letter a Government Rule Number 53 Year of 2010 about Civil Servant Discipline. This suitability can be seen from various aspects, law enforcer and kind of discipline violation that conducted by “E”.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2014/113/051402509 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 07 May 2014 08:01 |
| Last Modified: | 19 Apr 2022 03:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111731 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |