Rukmana, FatmawatiIndra (2013) Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan Dan Ancaman Yang Melanggar Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 285/ Pdt.G/ 2008/ PA/ Krs jo. PUTUSAN NOMOR: 23. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Adanya perbedaan interpretasi hukum menyebabkan perbedaan putusan hakim di tingkat Pengadilan Agama Kraksaan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menangani kasus pembatalan perkawinan Y dan X akibat suatu perbuatan yang bisa memenuhi kualifikasi unsur paksaan dan/atau ancaman yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdapat rumusan masalah: (1) Apakah dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil? (2) Apakah dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengeluarkan putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil? (3) Bagaimana interpretasi hukum pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta menurut pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai unsur paksaan serta unsur ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analytical Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi atau penafsiran terhadap bahan – bahan hukum, pasal – pasal dalam peraturan perundang - undangan. Adapun bahan hukum yang diperoleh kemudian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 285/ Pdt. G/ 2008/ PA/ Krs ini sudah sesuai dengan hukum perdata materiil dan putusan Nomor: 230/ Pdt. G/ 2008/ PTA.Sby tidak sesuai dengan hukum perdata materiil. Selain itu diperoleh kesimpulan bahwa antara paksaan dan ancaman yang melanggar hukum sebagai dasar pembatalan perkawinan merupakan dua hal yang berbeda setelah dilakukan interpretasi dan perbandingan hukum sehingga sudah tidak ada kerancuan lagi untuk menentukan keduanya sesuai konteks permasalahan yang terjadi.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/24/051302905 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 11 Apr 2013 15:09 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 07:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111602 |
Preview |
Text
SKRIPSI_FATMA.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |