Qadhermusyam, Panggi and Dr. Iwan Permadi, S.E., S.H., M.Hum. and Sri Kustina, S.H., (2013) Implementasi pasal 3 jo Pasal 4 Undang Undang Nommor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terkait Dengan Pendaftaran Tanah Di kota Malang Dengan Proses Yang Cepat, Murah Dan Transparan (studi di Kan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Pasal 3 jo pasal 4 Undang Undang Nmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik terkait dengan pendaftaran tanah di Kota Malang dengan proses pelayanan publik yang cepat, murah dan transparan, dan untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan kota Malang dalam implementasi pasal 3 jo pasal 4 undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik terkait dengan proses pelayanan publik yang cepat, murah dan transparan dan solusi nya dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didaptkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi pada masyarakat kota Malang dan Kantor Pertanahan kota Malang. Lokasi penelitian dilakukan di kota Malang dan instansi Kantor Pertanahan kota malang. Penelitian ini didukung dengan data primer dari hasil wawancara langsung dengan responden serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta arsip dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Implementasi pasal 3 jo pasal 4 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait dengan pendaftaran tanah di kota Malang dengan proses pelayanan publik yang cepat, murah dan transparan belum optimal karena terdapat hambatan – hambatan yang ada di lapangan. Hambatan tersebut antara lain kebiasaan masyarakat yang cenderung menggunakan jasa pihak ketiga, kurang lengkapnya data – data pemohon dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah pertanahan. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan kota malang kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengumpulkan sejumlah masyarakat untuk mengadakan suatu penyuluhan, serta memberikan anjuran kepada masyarakat untuk mengurus urusan nya sendiri tanpa menggunakan pihak ketiga, dan bagi masyarakat yang menggunakan calo diharapkan memberikan data – data yang lengkap agar tidak memperhambat proses di lapangan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Pertanahan kota Malang telah melakukan atau melaksanakan proses pendaftaran tanah sesuai dengan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun dalam prosesnya terdapat berbagai hambatan diantaranya adalah, budaya masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum. Saran berkaitan dengan pelaksanaan proses pendaftaran tanah yang cepat, murah dan transparan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan kota Malang agar dapat berjalan dengan baik adalah dengan menambah jadwal penyuluhan terhadap masyarakat umum serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Apabila saran – saran tersebut dilakukan bukan tidak mungkin pelayanan di Kantor Pertanahan menjadi lebih baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/220/051309078 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Oct 2013 11:08 |
| Last Modified: | 14 Apr 2022 01:14 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111582 |
Preview |
Text
051309078.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |