Hidayat, Rifqy (2013) Leniency Program Sebagai Upaya Minimalisasi Praktek Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Persaingan para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen adalah salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas dalam globalisasi. Namun dalam kenyataanya, hambatan sering ditemui, salah satunya adalah perilaku kartel. Kartel adalah tindakan paling jahat dari perilaku anti persaingan karena perjanjian yang dilakukan anggotanya dalam bidang harga, wilayah pemasaran, dan sebagainya, mematikan peluang pesaing dalam menawarkan produknya. Belum lagi faktor kolusi implisit yang menjadi senjata utama anggota kartel dalam menyembunyikan eksistensinya sehingga menyulitkan KPPU dalam penyelidikannya. Dalam perkembangannya di berbagai belahan dunia,khususnya di Uni Eropa, leniency program telah berhasil mengungkap ratusan kasus kartel berkat klausul peringanan denda dan bahkan pengampunan pada pelaku usaha yang bersedia bekerjasama untuk melaporkan kegiatan kartelnya tersebut pada otoritas persaingan usaha. Sayangnya program ini belum punya payung hukum di Indonesia sehingga belum mungkin untuk diterapkan saat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana Uni Eropa mengatur leniency program untuk meminimalisasi praktek kartel? dan (2) Bagaimana prospek pengaturan leniency program dalam hukum persaingan usaha di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan ( comparative approach ) dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) . Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada digunakan analisis deskriptif dalam teknis analisis bahan hukum. Uni Eropa merupakan negara pertama (bersama dengan korea) yang mengikuti jejak Departement of Justice Amerika Serikat untuk memperkenalkan Leniency Program pada tahun 1996. Pada penerapannya, Uni Eropa sempat mengalami berbagai kesulitan terkait dengan pluralnya hukum persaingan usaha negara anggotanya dalam menindak praktek kartel. hal ini kemudian disiasati dengan membentuk Model Leniency Program , yang dikeluarkan oleh European Competition Network. Lebih lanjut, adanya prosedur yang mengatur secara rigid pemberian leniency program itulah yang diperlukan Indonesia (setelah memberi dasar hukum pengaturan program ini terlebih dahulu). Dan kedepannya, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga harus memperhatikan beberapa faktor terkait penerapan leniency program ini, seperti : faktor risiko, faktor politik, faktor waktu, faktor kepastian hukum faktor kerahasiaan serta faktor sosialisasi. Dengan terlaksananya faktor-faktor tersebut, diharapkan leniency program yang efektif untuk meminimalisasi praktek kartel demi masa depan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dapat tercapai.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2013/219/051308896 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 27 Sep 2013 16:29 |
Last Modified: | 14 Apr 2022 01:12 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111580 |
Preview |
Text
051308896.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |