Ristaranto, Ardi (2013) Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah permasalahan tentang Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang) , yang dilatarbelakangi pengembangan mutu pendidikan di Indonesia sampai sekarang belum maksimal karena berbagi aspek. Standar Nasional Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu standar diatas yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan kependidikan. Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan realita yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang sudah melakukan pembinaan, pengembangan dan pembimbingan secara intensif baik terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan maupun terhadap tenaga pendidik, melakukan pengembanganpengembangan yaitu dalam hal peningkatan kompetensi guru, melaksanakan pengendalian yang dilakukan oleh pengawas-pengawas sekolah dan juga pengendalian melalui Penilaian Baku Mutu Sekolah oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), melakukan evaluasi Peningkatan Pencapaian Baku Mutu Pendidikan dilakukan setahun sekali baik itu melalui pengawas sekolah maupun oleh Dinas Pendidikan Kota Malang yang lainnya . Pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar hukum RSBI/SBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Diknas Kota Malang ada dua yaitu dihapuskannya RSBI dengan munculnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan RSBI sampai tahun ajaran baru dan kemudian merubah status RSBI menjadi sekolah regular.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/177/051308293 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 16 Sep 2013 10:38 |
| Last Modified: | 13 Apr 2022 04:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111537 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER_NEW.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN-LEMBAR_PENGESAHAN-KATA_PENGANTAR-DAFTAR_ISI-ABSTRAKSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |