Cahyandari, Dewi (2013) Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini dilatar belakangi karena antara Penguasa dan rakyat memiliki beberapa poin kesamaan dan perbedaan. Yaitu jika penguasa memiliki kewajiban, hak dan wewenang tidak halnya dengan rakyat yang hanya memiliki kewajiban dan hak saja. Perbedaan tersebut di khawatirkan akan menyebabkan tindakan sewenang-wenang oleh karena itulah dibentuk sebuah lembaga yang bernama Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertujuan sebagai control terhadap tindak pemerintahan. Selain itu juga amanat dari pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 mengaharuskan dibentuk suatu lembaga yang bernama Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar Undang-undang nomor 5 tahun 1986 lalu dirubaha dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan dirubah lagi dengan undang-undang nomor 51 tahun 2009. Dari latar belakang itulah penulis ingin mengetahui proses penyelesaian sengketa tata usaha negara di PTUN Surabaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya guna mengetahui seberapa efektifnya keberadaan PTUN di masyarakat. Dalam upaya mengetahui proses penyelesaian sengketa di PTUN serta faktor-faktor yang mempengaruhinya maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secaa yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada, bahwa proses penyelsaian sengketa di PTUN Surabaya sudah sangat baik. Dalam setahun rata-rata dapat menyelesaiakan 72,5% sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini berarti PTUN Surabaya telah dengan baik menjalankan peranya sebagai lembaga yang mengontrol tindak pemerintah yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa di dominasi oleh faktor fasilitas dimana fasilitas yang dirasakan oleh para hakim belum sebanding dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Namun hal itu belum banyak berpengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa di PTUN Surabaya. Menyikapi fakta-fakta dan temuan-temuan di lapangan, maka perlu kiranya PTUN Surabaya terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang diidentikan sebagai pihak yang lemah dengan maximal. Di lain sisi juga hendaknya pemerintah dapat merealisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada Dibawah Mahkamah Agung yang menajmin fasilitas bagi para hakim khususnya Hakim PTUN.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2013/108/051304976 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 30 May 2013 09:47 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 03:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111465 |
Preview |
Text
skripsi.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |