Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas Di Kota Bat

Morgan, - (2012) Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas Di Kota Bat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sungai akibat bertambahnya jumlah penduduk Perum Jasa Tirta I melakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999. Namun pada kenyataannya masih terdapat faktorfaktor penghambat dalam pelaksanaan Perturan Pemerintah tersebut, sehingga masih terjadi banyak pelanggaran. Masalah yang diteliti adalah : (1) Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu; dan (2) Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatkan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu, dan serta bagaimana solusinya. Penulisan menggunakan metode Yuridisempiris. Prosedur pengumpulan data Primer menggunakan teknik wawancar, dan data Sekunder melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan Akses Internet. Data dianalisis dengan mempergunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penellitian diperoleh jawaban sebagai berikut: 1. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu adalah perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai; 2. Hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatkan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu terdiri dari : a. Faktor Intern yaitu : (1). Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM); (2). Tumpang Tindih Kewenangan dengan Instansi Lain; (3). Anggaran Operasional yang Kurang Memadai. b. Faktor Ekstern yaitu : (1). Regulasi; (2). Masyarakat; (3). Wilayah Kerja yang Luas. 3. Upayaupaya menanggulangi hambatanhambatan tersebut terdiri dari : a. Faktor Intern adalah dengan : (1). Meningkatkan Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM); (2). Mengusulkan perubahan kewenangan penerbitan izin; (3). Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. b. Upayaupaya mengagulangi faktor extern adalah dengan : (1). Mengupayakan perubahan Regulasi; (2). Sosialisai dan perjanjian penggunaan daerah sempadan; (3). Melakukan kerjasama dalam pengawasan dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pengawasan pada daerah sempadan sungai dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota yang wilayahnya dialiri sungai Kali Brantas, serta perlu adanya perluasan kewenangan Perum Jasa Tirta I terutama dalam hal perijinan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2012/9/051200337
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	09 Apr 2012 14:04
Last Modified:	12 Apr 2022 02:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111445

Text 051200337.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item