Riyaldi, Made and Bambang Sudjito,, S.H., M.H. and Setiawan Nurdayasakti,, S.H., M.H. (2012) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Peredaran Hardware Komputer Impor yang Tidak Mencantumkan Label dan/atau Petunjuk Penggunaan Dalam Bahasa Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana peredaran hardware komputer impor yang tidak mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Berawal dari diberlakukannya sistem perdagangan bebas ( free trade agreement ) oleh pemerintah mengakibatkan terbuka lebarnya pasar Indonesia terhadap produk impor termasuk didalamnya adalah hardware komputer impor. Masuknya produk hardware komputer impor ini tidak hanya membawa dampak positif terhadap masyarakat Indonesia melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak positifnya adalah masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan tuntutan zaman, sedangkan dampak negatifnya terdapat pada bidang perlindungan konsumen dimana sebagian besar produk hardware komputer impor yang beredar di masyarakat tidak mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Tidak dicantumkannya label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia pada produk hardware komputer impor merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yaitu hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan jelas. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlundungan Konsumen (UUPK) mewajibkan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia dan pelanggaran terhadap ketentuan pada pasal 8 ayat 1 huruf j tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan mengenai kewajiban mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia berwenang untuk melakukan penegakan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu pemerintah melalui instansi-instansinya yaitu Kepolisian dan DISPERINDAG yang berwenang untuk melakukan pencegahan tindak pidana peredaran hardware komputer impor yang tidak mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan mengenai bentuk-bentuk upaya pencegahan tindak pidana peredaran hardware komputer impor yang tidak mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Malang dan DISPERINDAG Kota Malang serta kendala-kendala yang dialami oleh instansi terkait. Permasalahan yang muncul pada pada latar belakang tersebut dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan metode teknik analisa deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk pencegahan tindak pidana peredaran hardware komputer impor yang tidak mencantumkan label dan/atau petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan Kepolisian Polresta Malang adalah dengan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, turut serta dalam berbagai event perlindungan konsumen, menjalin kerjasama/ kordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan konsumen seperti DISPERINDAG dan YLKM, menggelar razia produk hardware komputer impor, serta melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha. Sedangkan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh DISPERINDAG Kota Malang adalah dengan membuat call center pengaduan koonsumen, melakukan sosialisasi, serta melakukan pengawasan berkala dan khusus. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polresta Malang dalam mencegah tindak pidana tersebut adalah Tidak Profesionalnya SDM, sosialisasi yang menelan biaya banyak, event pelindungan konsumen yang diselenggarakan terkesan formal, pelaku usaha yang tidak tahu akan hukum serta pelaku usaha yang tidak taat pada hukum. Sedangkan kendala yang dialami Oleh DISPERINDAG Kota Malang adalah sosialisasi yang menelan biaya banyak, kurangnya SDM, Pengawasan berkala dan khusus yang dilakukan DISPERINDAG Kota Malang lebih focus terhadap produk makanan dan obat-obatan, faktor ekonomi, dan tidak adanya laporan/aduan masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/63/051201254 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 11 Apr 2012 10:02 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111416 |
Preview |
Text
Skripsi_Made_Riyaldi_(0810113074).pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Bagian_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |