RixzaFA, M Raz (2012) Urgensi Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang mana peraturan perundang-undangnya belum ada kepastian hukum yang jelas. Remisi sebenarnya merupakan hak narapidana yang harus di dapat dengan syarat-syarat dan prosedur telebih dahulu. Adanya moraturium pengetatan remisi bagi narapidana korupsi yang disampaikan Kementerian Hukum dan Ham membuat narapidana korupsi merasa haknya diambil. Adanya alasan memilih masalah tersebut dilatarbelakangi kerena meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan tentang mengenai syarat-syarat dan prosedur mengenai pemberian remisi, namun peraturan tentang pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi belum ada peraturannya sendiri. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimana dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, (2) Apakah perlu diberlakukan pengetatan pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris . Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan mengkaitkan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktek sehari-hari atau kenyataannya. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dari hasil penelitian lapangan diketahui bahwa banyak narapidana korupsi yang dibatalkan pemberian remisinya karena ada moraturium remisi. Dalam hasil akhir penelitian ini telah diperoleh bahwa, bahwa dasar hukum pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi telah di atur dalam hukum positif atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat : Undang-Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Namun dari peraturan tersebut diatas tidak ada yang mengatur secara enplisit mengenai pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, kemudian hasil rumusan kedua yaitu Dalam syarat-syarat dan prosedur pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan karena hal ini dapat di lihat dari segi perbuatannya yang mana tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, seharusnya pemerintah mengeluarkan atau mempublikasikan moratorium pengetatan remisi haruslah ada kejelasan peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai aturan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi, agar tidak ada tumpang tindih antara Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaiknya remisi tetap di berlakukan agar tidak mengambil Hak Asasi Narapidana Korupsi, Namun harus di perketat syarat-syarat dan prosedurnya karena korupsi merupakan Tindak Pidana Khusus. Dalam Pemberian remisi tindak pidana korupsi haruslah diberikan peraturannya sendiri agar ada kejelasan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Dan juga sanksi yang diberikan oleh para Narapidan korupsi haruslah ada efek jera, agar korupsi di Indonesia bisa di berantas.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/57/051201204 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 11 Apr 2012 10:19 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111409 |
Preview |
Text
SKRIPSII_LENGKAP_SEKALI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |