Zuroida, Falian Afifani (2012) Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil : Studi di. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan lagi oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan apa hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang dalam implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana upaya Pegawai Negeri Sipil untuk menghadapi hambatan pelaksanaan implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian danPerkawinan di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pem erintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan lagi oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan yang kedua adalah untuk . Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisa hambatan yang dihadapi pegawai negeri sipil dalam mengimplementasikan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil dan upaya yang dihadapi untuk mengatasi hambatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan intansi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang terkait dengan permasalahan yang peneliti akan teliti. Teknik analisis yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan mengenai bagaimana implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan apa hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang dalam implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan oleh Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana upaya Pegawai Negeri Sipil untuk menghadapi hambatan pelaksanaan implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang yang akan diteliti dengan cara memaparkan data melalui pengamatan dari literatur Perundang-Undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan izin perkawinan lagi bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan memberikan kesimpulan. Upaya yang dilakukan oleh BKD pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka menghadapi hambatan pelaksanaan implementasi pasal 4 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 juncto peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian dan perkawinan di badan kepegawaian daerah pemerintahan kabupaten malang adalah Melakukan sosialisasi pelaksanaan implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan di Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang, Mengkaji ulang prosedur yang harus dilalui serta syarat-syarat yang dibutuhkan oleh pegawai negeri sipil untuk dapat memperoleh izin menikah dan bercerai dari pihak-pihak yang berwenang dalam memberikan izin tersebut, Pejabat yang terkait dalam pemberian izin hendaknya turut serta berperan dalam membantu terwujudnya implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan, Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kabupaten Malang sebagai badan yang mengatur tentang pegawai negeri sipil memberikan sosialisasi tentang dampak atau sanksi yang akan diterima pegawai negeri sipil yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian dan Perkawinan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/56/051201203 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Apr 2012 09:51 |
| Last Modified: | 12 Apr 2022 01:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111408 |
Preview |
Text
051201203.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |