Puspitasari, GitaAyu and Faizin Sulistio,, SH.LLM. and Prof. Dr. Made Sadhi Astuti,, SH. (2012) Analisis Yuridis Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Nakal Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam perkara anak jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak harus bertujuan untuk mendidik dan demi kesejahteraan anak. Pilihan jenis pidana harus beragam agar hakim leluasa untuk memilih dan menimbang jenis pidana yang sesuai bagi anak. Dalam Ketentuan Internasional tentang administrasi peradilan bagi anak, yakni United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) mengatur jenis-jenis pidana yang sesuai bagi anak, salah satunya adalah Community Service Orders atau pidana kerja sosial yang dikategorikan dalam pidana pokok. Namun di Indonesia jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih belum mengatur mengenai pidana kerja sosial. Sedangkan negara-negara di dunia seperti halnya Belanda, Singapura dan New South Wales telah mengaturnya. Indonesia baru memiliki konsep tentang pidana kerja sosial yang berupa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dengan adanya hal tersebut, dalam skripsi ini menguraikan tentang ide atau konsep ke depan mengenai pidana kerja sosial bagi anak. Ide atau konsep ini dianalisis berdasarkan tujuan peradilan bagi anak yaitu semata-mata bukan untuk pembalasan namun untuk mendidik dan untuk kesejahteraan anak. selain itu Ide atau konsep pidana kerja sosial ini berpedoman pada ketentuan United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Children And Young Persons Act, Singapore, dan Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56 New South Wales, dimana aturan-aturan tersebut digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan sebuah konsep yang sesuai bagi anak nakal di Indonesia tanpa mengabaikan budaya Bangsa Indonesia. Selain itu, dalam hal menentukan konsep pidana kerja sosial bagi anak nakal di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta RUU KUHP.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2012/3/051200288 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 05 Apr 2012 09:00 |
Last Modified: | 11 Apr 2022 01:59 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111390 |
Preview |
Text
1cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
4KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
3LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
6DAFTAR_TABEL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
8ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
7DAFTAR_LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
9ISI.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
10Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
11beijingrules_(lampiran).pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
12CYPA_(lampiran).pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
13NSW.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |