Muhammad, Chafi (2012) Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Yang Bersifat Ultra Petita. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan sekripsi ini penulis membahas mengenai Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Ultra petita. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian di ubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang – Undang Mahkamah Konstitusi tersebut belum mengtur lebih dalam hukum acaranya. Oleh karena hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak jelas maka membuka ruang perbedaan ditengah – tengah masyarakat Sehingga kemudian menjadi polemik Karena Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan pedoman baku dalam melaksanakan prosedur hukum materil yang dipertahankannya. Adapun Dari sekian banyaknya polemik putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan ultra petita. Dalam perkembangannya, putusan ultra petita tidak hanya terjadi dalam perkara pengujian undang – undang melainkan bergeser pada perkara perselisihan hasil pemilu hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pioner putusan ultra petita dari dua kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah dalam perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan perkara No. 41/PHPU.DVI/ 2008. Adapun dalam Penelitian ini menggunankan penelitian yuridis normatif . penulisan ini penulis menemukan kerangka argumentasi hakim dalam menemukan hukum ditinjau dari aspek hukum progresif dan melihat potret perkembangan putusan ultra petita dalam negeri maupun luar negeri. Mengenai perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi maka penulis berpendapat perlu adanya kerangka berfikir hakim yang jelas dalam menemukan hukum dan pembentukan aturan mengenai ultra petita, hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menemukan hukum atas respon dari perkembangan yang terjadi ditengah – tengah masyarakat. Serta argumentasi dalam membut putusan ultra petita karena dikhawatirkan jika tidak ada kejelasan alur berfikir hakim dan tidak adanya regulasi hukum acara Mahkamah Konstitusi melalui yurisprudensi putusan – putusan Mahkamah Konstitusi. Nantinya Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga superbody yang mempunyai “hak veto” terselubung untuk membatalkan UU yang telah dibuat oleh Pemerintah dan DPR serta membatalkan hasil pemilihan umum keputusan KPU atau KPUD.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/261/051205800 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 17 Jan 2013 13:48 |
| Last Modified: | 11 Apr 2022 01:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111364 |
Preview |
Text
SKRIPSI_MUHAMMAD_CHAFI_SHx.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |