Alitheandi, Adar (2012) Problematika Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian skripsi ini penulis membahas mengenai perbandingan kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perannya menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hal ini di latar belakangi dengan adanya kekaburan norma hukum yang terjadi antara Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dengan Kepres No 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, terkait kesamaan kewenangan yang di miliki masing-masing lembaga untuk melakukan audit perhitungan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi maupun audit investiugatif yang berindikasi dengan korupsi. Dengan tidak adanya kejelasan dan ketegasan normanya justru akan melemahkan kedua lembaga pengawas tersebut terhadap korupsi serta adanya adanya ketegasan di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga tersebut memenuhi asas-asas perundangan baik berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Dalam hal penelitian hukum ini rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasinya peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana perbandingan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Menurut bidangnya penelitian hukum ini termasuk penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yang berarti suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.Sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang valid dari bahan hukum yang terkumpul dengan didukung teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan Presiden No 31 Tahun 1983 Tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kedua lembaga pengawas tersebut mengatur hal yang sama maka di gunakanlah asas perundangan lex superior derogat legi inferiori yang berarti aturan hukum yang urutan atau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukum yang lebih rendah. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kedua lembaga pengawas tersebut maka diperlukan adanya pembaharuan untuk singkronisasi antara Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Keputusan Presiden No 31 tahun 1983 tentang Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/220/051204065 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 18 Oct 2012 12:54 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111324 |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |