Septaningrum, Emma (2012) Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya penyebaran virus HIV/AIDS di wilayah Jawa Timur pada umumnya dan di Kabupaten Tulungagung khususnya. Kabupaten Tulungagung membentuk Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004, dengan diberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2010 dengan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran atas Peraturan ini diharapkan dapar efektif untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Tulungagung, namun pada kenyataanya Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung ini sama sekali tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari kasus HIV/AIDS yang dinyatakan oleh Perda sebagai pelanggaran dan dikenai sanksi pidana, namun dalam pelaksanaannya kasus tersebut tidak ditangapi oleh Aparat Penegak hukum, sehingga sanksi yang seharusnya dilaksanakan hanya menjadi sebuah teori tanpa praktek. Dalam upaya untuk menetahui pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung. Maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi alasan ketidakefektifan Peraturan Daerah ini adalah belum dibentuknya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menitik beratkan pada sanksi pidananya. Selain itu, kurang adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum dengan pemerintah daerah, adanya lempar tanggung jawab dari pemerintah dan aparat penegak hukum, belum adanya sumber daya manusia yang mampu dan mumpuni, kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2010, selain itu, juga kurangnya aspirasi dan pengertian atau kepedulian dari masyarakat selain terhadap Peraturan Daerah ini, juga kepada orang yang mengidap HIV/AIDS. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu ditingkatkannya kerjasama pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam proses pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut, sebagai upaya terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dan meminimalisasi penyebaran virus HIV/AIDS
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/179 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Oct 2012 09:26 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 01:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111285 |
Preview |
Text
ISI_SKRIPSI.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |