Ramadhani, AnggunDwi (2012) Upaya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Dalam Penerapan Aspek Keadilan Pada Penetapan Njop Pbb Pedesaan Dan Perkotaan Berdasarkan Uu No 28 Tahun 2009. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut pajak Daerah sebagaimana diatur dalm UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang berlaku tanggal 1 januari 2010. Dari latar belakang tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan NJOP PBB Pedesaan dan Perkotaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam aspek keadilan dan apa hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaannya tersebut dan apa upaya yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan analisa data dengan menggunakan deskriptif analisis. Lokasi penelitiannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dengan alasan bahwa kantor Pelayanan pajak adalah lembaga yang diberi wewenang oleh negara dalam pembayaran pajak. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang digali langsung darisumber dan lokasi penelitian di KPP Malang Utara dan jenis data sekunder Studi kepustakaan yang diperoleh dari dokumentasi di lokasi penelitian, perpustakaan serta hasil penelusuran di internet. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dengan Kantor Pelayanan Pajak malang Utara yang terkait dengan permasalahan yang peneliti akan teliti. Populasi yang diampil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan penulis menarik sampel yaitu upaya Kantor Pelayann pajak dalam penetapan njop pbb perdesaan dan perkotaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan keadaankeadaan dari obyek yang diteliti di lapangan kemudian diambil kesimpulan dan kejelasan yang merupakan hasil analisis berdasarkan kenyataan dari permasalahan yang diteliti. Hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara antara lain banyaknya wajib pajak yang tidak mampu membayar pajak dikarenakan tidak mempunyai penghasilan, Upaya yang dilakukakan jika tidak sesuai dengan kondisi di lapangan baik NJOP bangunan dan tanah maka bias dilakukan pengajuan keberatan atas hal tersebut. Kesimpulan dari penulis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang memberikan pemasukan bagi daerah untuk menambah kas keuangan daerah maupun kas negara sendiri, pajak dapet juga digunakan untuk pembangunan daerah disegala bidang,baik dibidang kesehatan,pendidikan,maupun dalam penyelenggaraan kerja pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh kantor pajak pratama malang utara dalam menyikapi kebijakan baru ini adalah dengan segera membenahi dan melengkapi segala kekurangan yang ada, karena segala hambatan dianggap sebagai tantangan dan segala kekurangan menjadi peluang.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/159/051202403 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 19 Oct 2012 13:46 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111264 |
Preview |
Text
Skripsi_CD.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |