Pratama, RBAkbarAlam (2012) Efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel (Studi Di Pertokoan Malang Plaza). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini membahas efektifitas Pasal 2 Ayat (1) Huruf a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (UUBM) Terhadap Perjanjian Jual Beli Ponsel. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi tidak bermeterainya perjanjian jual beli ponsel di Malang Plaza. Pada masyarakat Indonesia, ponsel merupakan alat komunikasi elektronik yang sangat diminati. Kesenjangan itu dipertegas dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. UUBM yang mewajibkan setiap untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegang penjual atau pembeli ponsel. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah efektifitas Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai terhadap perjanjian jual-beli ponsel, (2) apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai terhadap perjanjian jual-beli ponsel, (3) bagaimanakah upaya mengatasi hambatan agar terlaksananya Pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai terhadap perjanjian jual-beli ponsel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan pasal 2 ayat (1) huruf a. UUBM dikaitkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada pada Malang Plasa. Penelitian ini mengkaji atau meneliti mengenai efektifitas pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai terhadap perjanjian jual beli ponsel di pertokoan Malang Plasa. Lokasi penelitian dilakukan di Malang Plasa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 2 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak efektif secara substansi, struktur dan kultur. Hambatan dari substansi yaitu pasal 2 ayat (1) huruf a .UUBM tidak mendefinisikan nota/faktur penjualan sebagai pengertian “dokumen”. Pada Struktur hambatannya tidak adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Kemudian hambatan dari kultur ketidaktahuannya penjual dan pembeli ponsel terhadap aturan kewajiban bea meterai. Upaya sekaligus saran yang dapat dilakukan Pemerintah ialah dengan memperbaharui UUBM. Pembaharuan itu bertujuan juga untuk merekonstruksi peraturan pelaksana UUBM karena PP nomor 24 tahun 2000 tentang tarif dan obyek bea meterai belum cukup mengefektifkan UUBM. Peraturan pelaksana diperlukan dalam hal mengatur penugasan aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi UUBM beserta fungsinya terhadap masyarakat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2012/133/051202038 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 28 Jun 2012 15:10 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 06:37 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111239 |
Preview |
Text
Lembar_Pengesahan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Tabel.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN_2.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lampiran_Gambar.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_Persetujuan.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.rtf.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAKSI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar_Isi.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |