Oktaviana, DycaSartika and Faizin Sulistio, SH., LLM. and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH., MS. (2012) Bantuan Hukum Oleh Advokat Pada Klien Yang Tidak Mampu Berdasarkan Implementasi Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Bantuan Hukum Oleh Advokat Pada Klien Yang Tidak Mampu Berdasarkan Implementasi Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya pemberian bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu, sehingga banyak orang yang membutuhkan bantuan hukum mengalami kesulitan di dalam mencari keadilan di dalam proses pemeriksaan hingga di pengadilan. Kurangnya kesadaran dari advokat dalam menjalankan profesinya telah memberikan dampak yang buruk bagi klien. Lain dari ada itu kurangnya pengetahuan dari klien juga dapat menghambat jalannya pemberian bantuan hukum sehingga implementasi dari Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 semakin sulit untuk dilaksanakan. Dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala pemberian bantuan hukum yang terjadi di kantor hukum Emi Puasa Handayani dan Sujatmiko di Kediri, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa di dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh advokat dalam memberikan bantuan hukum adalah memberikan pengetahuan terhadap klien bahwa bantuan hukum tersebut penting untuk diberikan untuk memperlancar proses mencari keadilan dan membantu apabila klien merasa terpojokkan oleh pihak lawan atau kurang mengerti mengenai proses yang sedang berlangsung. Pelaksanaan bantuan hukum untuk klien yang tidak mampu dapat dilaksanakan dengan cuma-cuma, namun advokat yang menerima fee sedikit cenderung kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya pengawasan dari organisasi advokat untuk memantau kinerja dari advokat dalam melaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik dan tidak melanggar sumpah jabatan yang telah diucapkannya. Sehingga dapat meminimalisir kerja dari advokat yang kurang benar dan dapat menekan timbulnya hambatan dalam pemberian bantuan hukum.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/2012/13/051201027 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 09 Apr 2012 13:49 |
Last Modified: | 15 Nov 2021 00:40 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/111235 |
Preview |
Text
Microsoft_Word_-_c.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Microsoft_Word_-_Daftar_Pus.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
UU_No.18_Thn_2003_-_Adv.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Microsoft_Word_-_lembar_persetujuan-abstr.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Microsoft_Word_-_SKR.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
![]() |
View Item |